:: Pembelajaran Bisnis Syariah ::

Assalamualaikum Wr. Wb

2007-02-17T20:53:00.000-08:00

Selamat Datang........

Atas ridho Allow SWT kita masih dalam lindungan-Nya
Sholawat serta salam senatiasa kita panjatkan pada nabi
Junjungan kita Muhammad SAW.

                WebBlog ini dibuat dimaksudkan hanya untuk mengingatkan kita, bahwa
             ada seoarang manusia yang ingin dimasa sisa hidupnya mempelajari sebuah
                syariah yang telah diyakininya untuk menjadi usahawan muslim sejati.

Tulisan yang ada dalam webBlog ini adalah buah pikiran dari seorang ilmuwan & Cendikiawan muslim yaitu Prof.Dr.Abdullah al-Mushlih & prof.Dr.Shalah ash-Shawi dan juga dari berbagi sumber.

WebBlog ini akan menampung semua masalah ataupun pembahasan yang berbau syariah cara menjadi wirausahan muslim sejati dan motivasi yang membuat pemiliknya semangat menjalankannya.

Dan akhirnya semoga ini semua bermanfaat bagi kita semua.

Wasalamuallaikum Wr. Wb.

ttd 1222

(Cindramata)

Cool Slideshows

:: Jual Beli Dan Hukum-Hukumnya ::

2007-02-17T20:28:00.002-08:00

SYARAT-SYARAT SAH JUAL BELI

Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syaratnya terlebih dahulu. Ada yang berkaitan dengan pihak penjual dan pembeli, dan ada kaitan dengan objek yang diperjual-belikan.

Pertama: Yang berkaitan dengan pihak-pihak pelaku, harus memiliki kompetensi dalam melakukan aktivitas itu, yakni dengan kondisi yang sudah akil baligh serta berkemampuan memilih. Tidak sah transaksi yang dilakukan anak kecil yang belum nalar, orang gila atau orang yang dipaksa.
Kedua: Yang berkaitan dengan objek jual belinya, yakni sebagai berikut:

a. Objek jual beli tersebut harus suci, bermanfaat, bisa dise-rahterimakan, dan merupakan milik penuh salah satu pihak.

Tidak sah menjualbelikan barang najis atau barang haram seperti darah, bangkai dan daging babi. Karena benda-benda ter-sebut menurut syariat tidak dapat digunakan. Di antara bangkai tidak ada yang dikecualikan selain ikan dan belalang. Dari jenis darah juga tidak ada yang dikecualikan selain hati (lever) dan limpa, karena ada dalil yang mengindikasikan demikian.

Juga tidak sah menjual barang yang belum menjadi hak milik, karena ada dalil yang menunjukkan larangan terhadap itu. Tidak ada pengecualian, melainkan dalam jual beli as-Salm. Yakni sejenis jual beli dengan menjual barang yang digambarkan kri-terianya secara jelas dalam kepemilikan, dibayar dimuka, yakni dibayar terlebih dahulu tetapi barang diserahterimakan bela-kangan. Karena ada dalil yang menjelaskan disyariatkannya jual beli ini.

Tidak sah juga menjual barang yang tidak ada atau yang ber-ada di luar kemampuan penjual untuk menyerahkannya seperti menjual Malaqih, Madhamin atau menjual ikan yang masih dalam air, burung yang masih terbang di udara dan sejenisnya. Malaqih adalah anak yang masih dalam tulang sulbi pejantan. Sementara madhamin adalah anak yang masih dalam tulang dada hewan be-tina.

Adapun jual beli fudhuliy yakni orang yang bukan pemilik barang juga bukan orang yang diberi kuasa, menjual barang milik orang lain, padahal tidak ada pemberian surat kuasa dari pemilik barang. Ada perbedaan pendapat tentang jual beli jenis ini. Na-mun yang benar adalah tergantung izin dari pemilik barang.

b. Mengetahui objek yang diperjualbelikan dan juga pemba-yarannya, agar tidak terkena faktor "ketidaktahuan" yang bisa termasuk "menjual kucing dalam karung", karena itu dilarang.

c. Tidak memberikan batasan waktu. Tidak sah menjual barang untuk jangka masa tertentu yang diketahui atau tidak di-ketahui. Seperti orang yang menjual rumahnya kepada orang lain dengan syarat apabila sudah dibayar, maka jual beli itu diba-talkan. Itu disebut dengan "jual beli pelunasan".

Nanti jenis jual beli akan dibahas secara terpisah dengan rinci dalam pembahasan ini, insya Allah.

oleh : Prof.Dr.Abdullah al-Mushlih & prof.Dr.Shalah ash-Shawi

:: Jual Beli Dan Hukum-Hukumnya ::

2007-02-17T20:28:00.001-08:00

KLASIFIKASI JUAL BELI

Jual beli diklasifikasikan dalam banyak pembagian dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Kami akan menyebutkan sebagian di antara pembagian tersebut:

1. Klasifikasi Jual Beli dari Sisi Objek Dagangan

Ditinjau dari sisi ini jual beli dibagi menjadi tiga jenis: Pertama: Jual beli umum, yaitu menukar uang dengan barang. Kedua: Jual beli ash-sharf atau Money Changer, yakni penukaran uang dengan uang. Ketiga: Jual beli muqayadhah atau barter. Yakni menukar barang dengan barang.

2. Klasifikasi Jual Beli dari Sisi Cara Standarisasi Harga

a) Jual beli Bargainal (Tawar-menawar). Yakni jual beli di mana penjual tidak memberitahukan modal barang yang dijualnya.

b). Jual beli amanah. Yakni jual beli di mana penjual mem-beritahukan harga modal jualannya. Dengan dasar jual beli ini, jenis jual beli tersebut terbagi lain menjadi tiga jenis lain:

* Jual beli murabahah. Yakni jual beli dengan modal dan ke-untungan yang diketahui.

* Jual beli wadhi'ah. yakni jual dengan harga di bawah modal dan jumlah kerugian yang diketahui.

* Jual beli tauliyah. Yakni jual beli dengan menjual barang dalam harga modal, tanpa keuntungan dan kerugian.

Sebagian ahli fiqih menambahkan lagi jenis jual beli yaitu jual beli isyrak dan mustarsal. Isyrak adalah menjual sebagian barang dengan sebagian uang bayaran. Sedang jual beli mustarsal adalah jual beli dengan harga pasar. Mustarsil adalah orang lugu yang tidak mengerti harga dan tawar menawar.

c) Jual beli muzayadah (lelang). Yakni jual beli dengan cara penjual menawarkan barang dagangannya, lalu para pembeli saling menawar dengan menambah jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya, lalu si penjual akan menjual dengan harga tertinggi dari para pembeli tersebut.

Kebalikannya disebut dengan jual beli munaqadhah (obral). Yakni si pembeli menawarkan diri untuk membeli barang dengan kriteria tertentu, lalu para penjual berlomba menawarkan dagang-annya, kemudian si pembeli akan membeli dengan harga ter-murah yang mereka tawarkan.

3. Pembagian Jual Beli Dilihat dari Cara Pembayaran

Ditinjau dari sisi ini, jual beli terbagi menjadi empat bagian:

* Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran secara langsung.

* Jual beli dengan pembayaran tertunda.

* Jual beli dengan penyerahan barang tertunda.

* Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.

oleh : Prof.Dr.Abdullah al-Mushlih & prof.Dr.Shalah ash-Shawi

:: Jual Beli Dan Hukum-Hukumnya ::

2007-02-17T20:26:00.000-08:00

JUAL BELI DAN HUKUM-HUKUMNYA

Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Penjualan merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Kalau asal dari jual beli adalah disyariatkan, sesungguhnya di antara bentuk jual beli ada juga yang diharamkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya. Oleh sebab itu, menjadi satu kewajiban bagi seorang usahawan muslim untuk mengenal hal-hal yang menentukan sahnya usaha jual beli tersebut, dan mengenal mana yang halal dan mana yang haram dari kegiatan itu, sehingga ia betul-betul mengerti perso-alan. Dalam pembahasan ini penulis akan memaparkan beberapa persoalan yang berkaitan dengan masalah jual beli. Mari kita mengikuti pembahasan berikut ini:

DEFINISI JUAL-BELI

Jual beli secara etimologis artinya: Menukar harta dengan harta.(1) Secara terminologis artinya: Transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan. Sengaja diberi pengecualian "fasilitas" dan "kenikmatan", agar tidak termasuk di dalamnya pe-nyewaan dan menikah.

(1) Jual beli adalah dua kata yang saling berlawanan artinya, namun masing-masing sering digunakan untuk arti kata yang lain secara bergantian. Oleh sebab itu, masing-masing dalam akad transaksi disebut sebagai pembeli dan penjual. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, "Dua orang yang berjual beli memiliki hak untuk menentukan pilihan, sebelum mereka berpindah dari lokasi jual beli.” Akan tetapi bila disebutkan secara umum, yang terbetik dalam hak adalah bahwa kata penjual diperuntukkan kepada orang yang mengeluarkan barang dagangan. Sementara pembeli adalah orang yang mengeluarkan bayaran. Penjual adalah yang mengeluarkan barang miliknya. Sementara pembeli adalah orang yang menjadikan barang itu miliknya dengan kompensasi pembayaran.

DISYARIATKANNYA JUAL-BELI

Jual beli disyariatkan berdasarkan konsensus kaum mus-limin. Karena kehidupan umat menusia tidak bisa tegak tanpa adanya jual beli. Allah berfirman:

"Dan Allah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba.." (Al-Baqarah: 275).

oleh : Prof.Dr.Abdullah al-Mushlih & prof.Dr.Shalah ash-Shawi

:: Hukum-Hukum Umum Dalam Perjanjian Usaha ::

2007-02-17T20:24:00.000-08:00

Syarat Sanksi dalam Perjanjian Usaha

Hal yang populer dalam berbagai perjanjian pemborongan bangunan dan ekspor-impor modern adalah adanya syarat sanksi atau pemberian denda yang ditujukan kepada seorang pem-borong atau eksportir dengan diharuskan menyelesaikan kewa-jiban usaha jasanya selama masa tertentu, lalu dikenakan denda ketika ia terlambat dari waktu yang disepakati. Sebenarnya sejauh mana sistem ini disyariatkan?

Orang yang merenungkan persoalan ini pasti akan menda-patkan bahwa aturan itu adalah demi kepentingan perjanjian itu sendiri. Karena cara itu dapat mendorong agar perjanjian berjalan mulus pada waktu yang ditentukan. Oleh sebab itu, secara teoristis persyaratan semacam itu dapat dibenarkan, selama tidak ada alasan yang diterima syariat. Namun kalau ada unsur ber-lebih-lebihan dalam pemberian denda. Semuanya harus dikem-balikan kepada sikap adil dan arif. Dalam menentukan jumlah dendanya hendaknya dikembalikan kepada keputusan para pakar hukum dan para ulama.

Majlis Kibaril Ulama (Majlis Ulama Besar) di Saudi Arabia telah membahas problematika syarat sanksi tersebut, dan pada akhirnya mereka berkesimpulan bahwa syarat itu sah dan harus diterapkan, namun jumlah denda yang ditentukan hendaknya didasari oleh sikap adil dan arif. Berikut ini ketetapan dari Lem-baga Ulama Besar tersebut:

"Keputusan ini kami ambil, setelah tukar menukar pendapat, mendiskusikan dan mengeluarkan segala persoalan yang ada yang bisa dijadikan sebagai analogi dari syarat sanksi tersebut, lalu diadakan diskusi untuk mengalamatkan berbagai analogi tersebut kepada permasalahan-permasalahan itu, serta mempe-lajari firman Allah q: "Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad kalian." dan hadits Rasulullah a: "Kaum muslimin terikat oleh persyaratan mereka, kecuali persyaratan yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal," juga ucapan Umar y, "Letak denyut hukum adalah pada persyaratannya.." serta bersandar pada pendapat yang benar bahwa "asal dari semua persyaratan adalah sah," yakni bahwa tidak ada yang haram dan batal kecuali yang diindikasikan oleh syariat batal atau haram dengan nash/dalil tegas, atau qiyas."

Di sini akan kami sitir apa yang telah disebutkan oleh para ulama tentang pembagian syarat dalam perjanjian menjadi syarat sah dan syarat rusak atau batal, dan bahwa syarat yang sah juga terbagi menjadi tiga:

Pertama: Syarat yang menjadi konsekuensi perjanjian, seperti syarat harus ada serah terima barang dan penyerahan pemba-yaran.

Kedua: Syarat demi kepentingan perjanjian, seperti syarat bentuk pembayaran, seperi pembayaran tertunda atau peng-gadaian, atau dengan jaminan orang. Seperti juga bentuk barang, seperti misalnya keberadaan budak harus masih perawan.

Ketiga: Syarat yang jelas kegunaannya namun bukan meru-pakan konsekuensi perjanjian, dan juga bukan demi kepentingan perjanjian tersebut, namun juga tidak bertentangan dengan konsekuensi perjanjian itu. Seperti seorang penjual rumah yang meminta persyaratan untuk tetap tinggal di rumah itu selama satu bulan.

Sementara persyaratan rusak pun terbagi menjadi tiga:

Pertama: Persyaratan dari salah satu pihak yang terkait dalam perjanjian terhadap pihak lain untuk melakukan satu akad jual beli lain, penyewaan lain dan sejenisnya.

Kedua: Persyaratan yang bertentangan dengan konsekuensi perjanjian. Seperti persyaratan bahwa barang yang dijual tidak boleh rugi bila dijual kembali, atau agar tidak dijual lagi, diberikan atau (bila budak) dibebaskan.

Ketiga: Persyaratan yang membuat perjanjian menjadi ter-gantung. Seperti ucapan, "Aku jual ini kepadamu, tetapi bila si fulan sudah datang."

Dengan demikian dapat diterapkan syarat sanksi, dan tam-pak jelas bahwa syarat itu termasuk demi kepentingan perjanjian usaha. Karena ia dapat mendorong agar perjanjian itu dilak-sanakan pada waktu yang telah ditentukan.

Bisa juga dijadikan dalil penenang, apa yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahihnya dengan sanad beliau sendiri dari Ibnu Sirin, bahwa ada seorang lelaki berkata kepada orang sewaan, "Masukkanlah kendaraanmu. Kalau pada hari ini aku tidak pergi bersamamu, maka engkau kuberi seratus dirham." Ternyata pada hari tersebut ia tidak pergi. Maka Hakim Syuraih berkata, "Barangsiapa yang menetapkan syarat atas dirinya sendiri dengan kesadaran tanpa ada yang memaksa, maka syarat itu men-jadi kewajiban dirinya.."

Ayyub meriwayatkan dari Ibnu Sirin, ada seorang lelaki yang menjual makanan. Ia berkata, "Kalau pada hari Rabu aku tidak menemuimu, maka tidak ada jual beli antara kita." Ternyata lelaki itu tidak datang pada hari tersebut. Maka Syuraih berkata kepada pembelinya, "Anda menyalahi janji." Beliau menetapkan denda atasnya.

Lebih daripada itu, hal tersebut berarti mengkonfrontasikan antara sikap merusak transaksi dengan menjaga komitmen terhadap perjanjian. Karena merusak transaksi disinyalir membahayakan dan menghilangkan banyak manfaat. Dengan membenarkan adanya sanksi hukum tersebut akan tertutup pintu terjadinya kekacauan atau mempermainkan hukum-hukum Allah, bahkan termasuk sebab pengingkaran terhadap pemenuhan janji, selain juga demi merealisasikan firman Allah:

"Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad kalian." (Al-Maidah : 1).

Dengan semua alasan itu, Majelis Ulama Besar Saudi Arabia menetapkan secara aklamasi bahwa syarat sanksi hukum yang diberlakukan dalam berbagai perjanjian usaha itu adalah syarat sah dan diakui kebenarannya, selama (yang melakukan kesa-lahan) tidak memiliki alasan yang dibenarkan syariat ketika ia menyalahi komitmen terhadap transaksi. Bila terhadap alasan yang dibenarkan syariat, maka sanksi itu tidak berlaku hingga alasan itu tidak ada lagi.

Kalau syarat sanksi itu banyak sekali jumlahnya sesuai kebiasaan yang ada sehingga tujuannya adalah ancaman finansial, tidak lagi sejalan dengan konsekuensi kaidah-kaidah syarat, maka harus dikembalikan kepada sikap adil dan bijaksana sesuai dengan manfaat yang hilang atau kerusakan yang ditimbulkan. Kalau terjadi perselisihan, dikembalikan kepada hakim yang syar’i melalui musyawarah dengan para pakar hukum dan ulama, demi mengamalkan firman Allah:

"Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil." (An-Nisa: 58).

Demikian juga dengan firman Allah:

"Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa." (Al-Maidah: 8).

Juga demi mengamalkan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam :
لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ
"Segala bahaya dan yang membahayakan adalah haram.."

Semoga Allah memberikan taufikNya, dan semoga shalawat dan salam yang sebanyak-banyaknya terlimpahkan kepada Nabi Muhammad a, kepada sanak saudara dan kepada para Sahabat beliau.

oleh : Prof.Dr.Abdullah al-Mushlih & prof.Dr.Shalah ash-Shawi

:: Hukum-Hukum Umum Dalam Perjanjian Usaha ::

2007-02-17T20:23:00.000-08:00

KESIMPULAN

Pengertian Akad
Akad atau perjanjian adalah keterikatan keinginan dengan pihak lain dengan cara yang membutuhkan komitmen tertentu.

Rukun-rukun Perjanjian

Pertama: Pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Pihak-pihak yang melakukan akad tersebut disyaratkan memiliki kompetensi beraktivitas, baik itu kesempurnaan masa berpikir dan kemampuan memilih. Sementara keberlangsungan perjanjian secara permanen membutuhkan tidak adanya berbagai macam hak pilih tertentu, seperti hak pilih persyaratan dan sejenisnya.

Kedua: Objek perjanjian. Syaratnya harus suci dan fung-sional, bisa diserahterimakan, hak milik penuh dari pihak yang melakukan perjanjian, diketahui secara jelas sehingga tidak ada unsur ketidakjelasan sedikitpun dan bisa menyelamatkan perjan-jian usaha itu dari konflik.

Ketiga: Pelafalan perjanjian. Yakni pengungkapan oleh pihak-pihak yang terkait terhadap keinginannya yang mengesankan terlaksananya perjanjian. Pelafalan itu terdiri dari ijab dan qabul. Ijab adalah yang diucapkan pertama kali dan menunjukkan pemindahan kepemilikan. Qabul adalah yang diucapkan sesudah ijab dan menunjukkan penerimaan kepemilikan.

Para ulama bersepakat bahwa perjanjian itu terlaksana de-ngan pelafalan perjanjian tersebut. Namun mereka berbeda pendapat apakah perjanjian itu terlaksana hanya dengan serah terima barang, yakni hanya dengan perbuatan tanpa ucapan. Namun yang benar adalah pendapat yang menyatakan itu sah.

Dalam melafalkan perjanjian itu disyaratkan kesamaan lokasi perjanjian berlangsung. Kemudian ijab itu tetap tidak meng-alami perubahan hingga datang qabul dari pihak lain, serta tidak muncul sikap menolak atau sikap tidak menerima dari pihak yang lain.

Kompetensi adalah kelayakan seseorang dalam menciptakan atau menerima kewajiban, yakni untuk menjalankan hak dan kewajibannya.

Kompetensi tersebut ada dua macam: Kompetensi wajib dan kompe-tensi melaksanakan hak dan kewajiban. Keduanya ada yang bersifat penuh dan ada yang bersifat tidak penuh. Sehingga klafisikasinya menjadi empat:

1. Kompetensi wajib penuh: yakni kelayakan seseorang untuk melaksanakan hak dan kewajiban. Kompetensi ini dimiliki oleh seseorang dari semenjak dia lahir hingga ia meninggalkan dunia ini.

2. Kompetensi wajib tidak penuh: Yakni kelayakan sese-orang untuk menerima haknya saja. Kompetensi ini sudah dimiliki oleh janin ketika masih menempel di dinding rahim hing-ga dilahirkan.

3. Kompetensi Penuh dalam Beraktivitas. Yakni kompetensi sempurna melakukan aktivitas, yakni aktivitas yang dilakukan manusia sesuai dengan cara yang disyariatkan. Tentunya ini hanya bisa dilakukan dalam akil baligh sempurna dan adanya kebebasan memilih.

4. Kompetensi tidak Penuh dalam Beraktivitas. Yakni kelayakan seseorang melakukan sebagian aktivitas saja. Baro-meternya adalah masa mumayyiz. Kompetensi ini terus berkem-bang hingga masa baligh sempurna. Kalau sudah sempurna masa akil balighnya.

Sementara aktivitas anak kecil yang sudah nalar (mumayyiz) juga terbagi menjadi tiga:

Pertama: Yang dianggap sah berdasarkan kesepakatan para ulama. Yakni aktivitas yang murni bermanfaat, seperti menerima hibah.

Kedua: Yang dianggap tidak sah, juga menurut kesepakatan ulama. Yakni yang murni berbahaya, seperti memberikan hibah, meminjamkan uang dan sejenisnya.

Ketiga: Yang tergantung pada pendapat walinya. Yakni yang terkadang bermanfaat namun terkadang berbahaya. Seperti jual beli dan sejenisnya.

Lelaki dan wanita memiliki kompetensi yang sama (kecuali bila disebutkan perbedaannya oleh Allah dan RasulNya -pent), hanya dikecualikan dalam dua hal:

Pertama: Kompetensi wanita dalam melakukan akad nikah (menjadi wali nikah). Perbuatan ini dinyatakan terlarang bagi wanita oleh mayoritas ulama, namun kalangan Hanafiyah mem-bolehkannya.

Kedua: Kompetensi wanita memberikan infak yang lebih dari sepertiga hartanya tanpa izin suami. Perbuatan ini juga dilarang bagi wanita menurut mayoritas ulama, kecuali Imam Malik yang membolehkannya.

Kendala-kendala Kompetensi:

Yakni berbagai hal yang datang kepada seseorang sehingga menghilangkan kompetensinya atau menguranginya serta meru-bah sebagian hukum yang berkaitan dengan kompetensi tersebut.

Kendala-kendala itu terbagi menjadi dua:

Pertama: Kendala-kendala dari Allah. Yakni yang tidak ada campur tangan manusia di dalamnya, seperti munculnya penyakit gila, pingsan, sifat idiot dan tidur. Semua kendala ini menggu-gurkan kompetensi yang ada, dan berarti juga menggugurkan seluruh aktivitas sehingga menjadi pekerjaan sia-sia yang tidak membawa pengaruh apa-apa. Namun hal ini tidaklah berten-tangan dengan wajibnya zakat dalam hartanya, tanggungjawab yang dia pikul bila merusak barang orang lain. Karena hal itu berkaitan dengan hukum sebab akibat. Namun tanggungjawab itu dialamatkan kepada walinya.

Kedua: Kendala-kendala yang berasal dari manusia itu sendiri. Yakni yang manusianya juga memiliki andil untuk mewu-judkannya. Seperti mabuk, ketidaktahuan, hutang, sakit yang membawa pada kematian.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa mabuk yang diharam-kan itu tidak menggugurkan kompetensi dan tidak menggugurkan beban hukum. Namun kalangan Malikiyah berpendapat lain, dalam riwayat yang populer dari mereka, demikian juga Ibnu Taimiyah.

Adapun orang pandir dan orang yang dicekal karena hutang misalnya, seluruh aktivitasnya disamakan dengan aktivitas anak kecil yang nalar.

Berbagai Macam Hak Pilih dalam Perjanjian Usaha

Hak pilih dimiliki oleh setiap pihak yang terikat dalam me-milih di antara dua hal yang terbaik: melanjutkan perjanjian atau membatalkannya. Disyariatkan untuk membuktikan dan memper-tegas keridhaan masing-masing pihak.

Hak pilih itu sendiri ada bermacam-macam, di antaranya:

Pertama: Hak pilih di lokasi perjanjian (Khiyar Majlis). Yakni hak masing-masing pihak untuk membatalkan perjanjiannya atau melan-jutkannya selama masih di lokasi perjanjian.

Kedua: Hak pilih persyaratan (Khiyar asy-Syarth). Yakni hak masing-masing pihak bagi dirinya sendiri atau bagi pihak lain untuk membatalkan perjanjian dalam jangka waktu tertentu.
Ketiga: Hak pilih melihat (Khiyar ar-Ru'yah). Yakni hak pilih bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian pada objek tertentu yang belum ia lihat untuk membatalkannya bila telah melihat objek tersebut.

Keempat: Hak pilih bila terdapat cacat pada objek perjanjian (Khiyar 'Aib)

Yakni hak pilih untuk membatalkan perjanjian bila tersingkap adanya cacat pada objek perjanjian.

Cacat Dalam Perjanjian Usaha

Pelaksanaan terhadap perjanjian usaha terkadang menemui berbagai cacat yang bisa menghilangkan keridhaan satu pihak, atau membuat cacat objek perjanjian, sehingga pihak yang merasa dirugikan bisa membatalkan perjanjian tersebut. Di antara cacat-cacat itu adalah:

1. Intimidasi.

Yakni memaksa pihak lain terhadap ucapan atau perbuatan yang tidak disukainya, melalui gertakan dan ancaman.

Intimidasi ini ada dua macam: Intimidasi fungsional, yakni yang dapat merusak keridhaan dan hak pilih. Biasanya dilakukan dengan ancaman bunuh, membikin cacat anggota tubuh atau merampas seluruh harta pihak yang diintimidasi.

Intimidasi non fungsional. Yakni intimidasi yang tidak menghilangkan keridhaan, dan tidak merusak hak pilih, biasanya dilakukan dengan ancaman pukul atau merampas sebagian harta pihak yang diintimidasi.

Para ulama telah bersepakat bahwa segala bentuk aktivitas finansial tidak bisa berlaku di bawah intimidasi. Namun mereka berbeda pendapat bila ternyata pihak yang diintimidasi merasa rela, setelah tidak diintimidasi lagi.

2. Kekeliruan.

Yakni kekeliruan yang berkaitan dengan objek perjanjian. Seperti orang yang membeli perhiasan berlian, ternyata yang didapatinya perhiasan terbuat dari kaca.

Kekeliruan itu sendiri terbagi menjadi dua:

a) Kekeliruan yang membatalkan perjanjian, yakni bila ter-jadi perbedaan jenis atau fasilitas objek perjanjian secara signifikan. Seperti perbedaan antara emas dengan tembaga, atau antara bang-kai dengan hewan sembelihan yang sudah berupa daging.

b) Kekeliruan yang tidak sampai membatalkan perjanjian, akan tetapi pihak yang dirugikan tetap diberi hak untuk mem-batalkan perjanjian itu. Yakni ketika terjadi perbedaan yang bukan pada jenis atau fasilitas objek secara signifikan. Seperti orang yang membeli hewan dengan dugaan jantan, ternyata betina.

3. Penyamaran Harga.

Yakni terjadinya kekurangan pada salah satu barang barter atau kompensasi, atau terjadinya tukar menukar yang tidak adil (dan diketahui salah satu pihak). Penyamaran harga itu sendiri ada dua macam:

Penyamaran ringan. Yakni yang tidak menyebabkan objek perjanjian keluar dari harga pasaran dengan perkiraan harga para pakar perniagaan. Penyamaran ringan semacam ini dapat dimaklumi, bahkan hampir tidak ada jual beli yang selamat dari penyamaran semacam ini, sehingga tidak berpengaruh sama sekali.

Yang kedua adalah penyamaran berat yang sampai menge-luarkan barang perjanjian dari harga pasaran. Mengenai penga-ruhnya terhadap perjanjian usaha, ada tiga pendapat di kalangan para ulama:

a) Tidak perlu dipedulikan sama sekali, demi menjaga kemaslahatan berlangsungnya perjanjian usaha.

b) Atau menganggapnya dapat membatalkan perjanjian secara mutlak, demi menjaga pihak yang dirugikan agar tidak mendapatkan perlakuan semena-mena.

c) Atau dilihat dahulu, kalau dengan tujuan menipu (yakni disengaja), dapat membatalkan perjanjian. Namun bila tidak bertujuan demikian, maka tidak berpengaruh apa-apa. Kemung-kinan pendapat terakhir ini adalah yang paling tepat.

Semua rincian tersebut tidak berlaku bagi harta-harta wakaf dan harta orang bangkrut dan terlilit hutang serta harta Baitul Mal. Karena dalam semua harta tersebut, semua bentuk kamu-flase harga tidak membatalkan perjanjiannya. Karena pengo-perasian harta-harta tersebut harus berputar dalam kepentingan harta itu sendiri.

Mencermati Perubahan Kondisi Mendadak

Apabila terjadi perubahan kondisi mendatang pada masa terjadinya perjanjian secara drastis, seperti kenaikan nilai mata uang, kenaikan bahan-bahan pokok, sehingga pelaksanaan perjan-jian usaha tersebut sesuai perjanjian dapat menimbulkan kerugian besar bagi pihak yang menjaga komitmen yang harus ia tanggung, maka pihak hakim boleh merubah hak-hak dan komitmen bila terjadi konflik, sehingga kerugian ditanggung secara bersama oleh kedua belah pihak. Pihak pelaksana perjanjian juga berhak membatalkan perjanjian yang masih berlangsung kalau ia melihat lebih baik untuk dibatalkan saja, tentunya dengan memberikan kompensasi seimbang kepada pihak yang memiliki hasil perjanjian. Pihak hakim juga boleh membiarkan pelaksana untuk meneruskan pelaksanaannya kalau ia melihat itu lebih baik demi kemaslahatan pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut.

Asal dari Transaksi dan Syarat adalah Mubah

Sehingga yang diharamkan adalah yang diindikasikan keha-ramannya oleh syariat atau qiyas.

Persyaratan Sanksi Hukuman

Persyaratan sanksi hukuman yang berlaku dalam berbagai perjanjian usaha sekarang ini dianggap sah dan diakui, bahkan harus diterapkan selama pihak yang bersalah tidak memiliki alasan yang diterima syariat dalam melanggar komitmen. Sehing-ga alasannya ini dapat menggugurkan sanksi hukuman tersebut.

Namun apabila persyaratan sanksi hukuman itu banyak sekali menurut kebiasaan, sehingga tujuannya adalah ancaman keuangan, jauh dari kode etik syariat, urusannya harus dikem-balikan kepada sikap adil dan bijaksana sesuai dengan manfaat atau bahaya yang timbul karenanya.

oleh : Prof.Dr.Abdullah al-Mushlih & prof.Dr.Shalah ash-Shawi

:: Hukum-Hukum Umum Dalam Perjanjian Usaha ::

2007-02-17T20:22:00.000-08:00

Asal Segala Perjanjian Usaha dan Persyaratan adalah Mubah

Asal dari segala bentuk perjanjian usaha dan persyaratan adalah mubah, menurut pendapat ulama yang paling benar, (Mayoritas ulama berpendapat bahwa asal dari semua transaksi adalah halal. Namun asal dari persyaratan memang masih diperselisihkan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa persyaratan itu harus diikat dengan nash-nash atau kesimpulan dari nash berdasarkan ijtihad. Kalangan Hambaliyah dan Ibnu Syurmah serta sebagian kalangan Malikiyah berpendapat lain. Mereka menyatakan bahwa transaksi dan persyaratan itu bebas) sehingga tidak ada yang diharamkan kecuali yang diindikasikan keharamannya oleh ajaran Islam, dengan dalil tegas atau qiyas. Di antara dalil-dalil mereka yang berpendapat demikian adalah sebagai berikut:

Asal dari perjanjian usaha adalah keridhaan kedua belah pihak. Konsekuensinya adalah komitmen yang mereka sepakati bersama untuk mereka. Allah berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...." (An-Nisa : 29).

Allah mengecualikan harta yang diambil dari orang lain dengan saling ridha dari harta-harta yang diharamkan. Yang dipersyaratkan dalam jual beli di dalam ayat ini hanya saling ridha alias suka sama suka, sebagaimana kerelaan hati menjadi syarat berinfak. Itu menunjukkan bahwa segala transaksi yang didasari faktor saling meridhai adalah boleh, kecuali kalau terbukti ajaran syariat mengharamkannya, seperti jual beli mi-numan keras.

Perjanjian dan persyaratan termasuk soal kebiasaan, dan asalnya adalah tidak diharamkan, karena asal dari kebiasaan adalah mubah. Allah berfirman:

.... padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkanNya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya." (Al-An'am: 119).

Hukum ini berlaku umum untuk benda dan perbuatan. Hukumnya dijadikan sebagai standar hukum asli hingga ada penjelasan tentang keharamannya.

Nash atau dalil-dalil tegas yang melarang berbagai bentuk aktivitas amat sedikit sekali. Itu menunjukkan bahwa selain yang disebutkan keharamannya berada dalam kondisi asal, yakni mubah. Ibnul Arabi menyatakan, "Ada empat nash yang menjadi kaidah aktivitas kebiasaan dalam Islam:

1. Ayat-ayat tentang keridhaan dua pihak yang bertransaksi.
2. Firman Allah: "Dan Allah menghalalkan jual beli.."
3. Hadits-hadits tentang jual beli manipulatif.
4. Melihat tujuan dalam menjalankan aktivitas yang disyariatkan.

Sesungguhnya perjanjian usaha berbagai aktivitas yang berbeda-beda seperti jual beli, penyewaan, hibah dan sejenisnya, tidak diberi batasan khusus dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul. Tidak ada juga riwayat yang dinukil dari para ulama As-Salaf bahwa semua perjanjian itu adalah sebentuk materi dengan kriteria tertentu. Sementara semua hal yang bersifat umum tak terikat satu kriteria batasannya, semua dikembalikan kepada kebiasaan. Yang dianggap masyarakat sebagai jual beli atau penyewaan, dianggap sebagai jual beli dan penyewaan, meskipun mereka menyebutkan dengan istilah dan ungkapan lain.

Namun kalangan azh-Zhahiriyah berpendapat lain. Mereka menyatakan, Tidak ada perjanjian dan persyaratan yang diboleh-kan, kecuali yang ditunjukkan oleh nash dari Kitabullah dan Sunnah Rasul. Mereka beralasan dengan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam :

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalannya itu tertolak."

Demikian juga dengan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam :

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فيِ كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ

"Setiap persyaratan yang tidak ada dalam Kitabullah maka persyaratan itu batal, meskipun seratus persyaratan."

Hadits pertama dapat disangkal bahwa yang dimaksud dalam hadits itu sebagai amalan adalah ibadah. Dan sudah disepakati bahwa ibadah itu bersifat baku. Sementara alasan dengan hadits kedua dapat disangkal bahwa yang dimaksud dengan persyaratan di situ adalah persyaratan yang bertentangan dengan ajaran Kitabullah dan Sunnah Rasul. Batalnya bentuk persyaratan semacam itu juga sudah menjadi kesepakatan. Na-mun tidaklah secara aksiomatik terindikasikan bahwa merupakan hal yang wajib bahwa setiap persyaratan itu harus disyariatkan secara khusus dengan dalil praktis secara langsung dari Kita-bullah dan Sunnah Rasul.

oleh : Prof.Dr.Abdullah al-Mushlih & prof.Dr.Shalah ash-Shawi

:: Hukum-Hukum Umum Dalam Perjanjian Usaha ::

2007-02-17T20:21:00.000-08:00

Mencermati Kondisi yang Berubah-ubah

Setelah perjanjian usaha berjalan aman, dalam sebuah per-janjian yang pelaksanaannya membutuhkan waktu panjang, bisa saja situasi dan kondisi berubah secara total, sehingga pelak-sanaan komitmen yang menjadi tanggung jawab salah satu pihak sesuai perjanjian usaha yang menimbulkan berbagai pengaruh yang amat membahayakan dirinya. Seperti naiknya harga mata uang secara drastis. Atau naiknya harga bahan-bahan pokok seca-ra menggila pula dalam sebuah perjanjian kontrak (membuat bangunan), dan sejenisnya. Lalu bagaimana sikap fiqih Islam terhadap persoalan ini?

Sesungguhnya dasar-dasar ajaran syariat membolehkan penerapan pengubahan komitmen demi menciptakan keadilan. Sehingga beban kerugian karena perbuahan situasi dan kondisi ini dialamatkan kepada pihak-pihak yang terikat perjanjian tersebut.

Persoalan ini pernah disampaikan kepada Majelis Fiqih Islam pada musyawarah kelima tahun 1402 H. Mereka menge-luarkan keputusan sebagai berikut:

1. Dalam berbagai akad yang pelaksanaannya membutuhkan waktu lama, seperti perjanjian usaha ekspor-impor, perjanjian usaha jasa pemeliharaan, pemborongan bangunan dan sejenisnya, bila terjadi perubahan kondisi saat pelaksanaan perjanjian usaha tersebut sehingga situasi, biaya dan harga berubah dengan drastis karena sebab-sebab mendadak yang tidak diduga sebelumnya pada saat akad, sehingga untuk melaksanakan berbagai komit-mennya salah satu pihak akan mengalami kerugian besar yang tidak wajar karena perubahan harga di dunia bisnis, namun bukan karena faktor keteledoran atau kelengahan dari pihak-pihak yang melakukan perjanjian dalam menjalankan komit-mennya, maka persoalannya dikembalikan kepada hakim dalam kondisi demikian bila terjadi perselisihan. Dan sesuai dengan tuntutan keadaan, maka berbagai hak dan kewajiban diubah dengan konsekuensi bahwa segala kerugian karena ketidak-sesuaian harga dengan perjanjian ditanggung oleh kedua belah pihak.

Demikian juga pihak yang dirugikan berhak membatalkan perjanjian yang belum dilaksanakan, kalau ia menganggap bahwa pembatalan perjanjian itu lebih baik dan lebih memudahkan permasalahan yang dihadapinya. Tentunya dengan ganti rugi dari pihak yang bermasalah itu kepada pihak yang berhak terhadap hasil perjanjian. Sehingga dengan kompensasi itu dapat ditutupi bagian kerugian yang masuk akal untuk ditutupi sesuai akad, sehingga tercipta keadilan bagi kedua belah pihak tanpa meng-hancurkan pihak yang dirugikan. Dalam memberi berbagai pertimbangan tersebut seorang hakim bisa meminta pertim-bangan para pakar perniagaan yang bisa dipercaya.

2. Hakim juga berhak memberikan tenggang kepada pemborong bila ia melihat bahwa kondisi tiba-tiba itu masih bisa berubah kembali dalam waktu dekat, dan pemesan tidak menga-lami kerugian berarti dengan penangguhannya itu.

Demikianlah. Sesungguhnya Majelis Ulama Fiqih tersebut berpandangan bahwa solusi yang bersandarkan dasar-dasar sya-riat ini dapat merealisasikan keadilan yang diwajibkan pada dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, dan dalam upaya menghindari bahaya yang akan dialami salah satu pihak karena satu sebab yang tidak ada campur tangan darinya. Solusi ini lebih menyerupai fiqih syariat yang bijaksana dan lebih mendekati kaidah-kaidah syariat serta tujuan-tujuan umum dari ajaran sya-riat dan keadilan.

oleh : Prof.Dr.Abdullah al-Mushlih & prof.Dr.Shalah ash-Shawi

:: Hukum-Hukum Umum Dalam Perjanjian Usaha ::

2007-02-17T20:20:00.000-08:00

CACAT DALAM PERJANJIAN USAHA

Ketika melakukan sebuah perjanjian usaha terkadang per-janjian itu diselimuti beberapa cacat yang bisa menghilangkan kerelaan sebagian pihak, atau menjadikan perjanjian itu tidak memiliki sandaran ilmu yang benar. Maka pada saat itu pihak yang dirugikan berhak membatalkan perjanjian. Gambaran cacat itu dapat dipaparkan sebagai berikut:

Pertama: Intimidasi

Yakni mengintimidasi pihak lain untuk melakukan ucapan atau perbuatan yang tidak disukainya dengan gertakan dan ancaman.

Intimidasi itu terbukti dengan hal-hal berikut:

* Pihak yang mengintimidasi hendaknya mampu melak-sanakan ancamannya.

* Orang yang diintimidasi bersangka berat bahwa ancaman itu akan dilaksanakan terhadapnya.

* Kalau salah satu dari dua hal ini apalagi kedua-duanya tidak ada, maka intimidasi itu dianggap main-main, tidak berpe-ngaruh sama sekali.

Intimidasi itu sendiri ada dua macam: Intimidasi fungsional dan non fungsional.

Intimidasi fungsional adalah intimidasi yang dapat merusak kerelaan dan hak pilih. Dalam hal ini, pihak yang diintimidasi menjadi alat di tangan intimidator. Intimidasi ini biasanya dila-kukan dengan ancaman bunuh, ancaman membuat cacat anggota tubuh atau pemukulan sadis yang dikhawatirkan membahayakan jiwa, membikin cacat atau melenyapkan seluruh harta.

Adapun intimidasi non fungsional adalah intimidasi yang merusak kerelaan namun tidak merusak hak pilih dan ini bisa dengan ancaman yang lebih rendah dan ancaman yang digunakan di atas seperti ancaman dengan pukulan yang tidak membina-sakan jiwa atau anggota badan atau ancaman dengan dilenyapkan sebagian harta.

Adapun apabila gangguan itu ringan dan tidak perlu dipedulikan, maka tidak ada pengaruhnya sama sekali, bahkan tidak dianggap sebaga intimidasi sama sekali. Barometer untuk membedakan antara gangguan yang tidak perlu dipedulikan de-ngan gangguan yang akan meningkat menjadi intimidasi adalah keputusan hakim. Karena tidak ada batasan yang tidak bisa diku-rangi atau dilebihi. Sementara membuat batasan dengan akal jelas tidak mungkin. Maka keputusannya dikembalikan kepada hakim, karena bisa berbeda-beda tergantung pula dengan kondisi manusia. Ada orang yang tidak merasa terancam kecuali bila di-pukul dengan keras atau dipenjara dalam waktu lama. Namun ada yang merasa terancam hanya dengan gertakan.

Para ahli fiqih telah bersepakat bahwa berbagai kegiatan finansial yang didasari oleh suka sama suka, seperti jual beli dan sejenisnya tidak dianggap sah bila dilakukan di bawah intimidasi. Namun apakah semua kegiatan itu dibolehkan setelah hilangnya intimidasi atau tidak? Yakni apabila muncul kerelaan setelah sebe-lumnya diintimidasi, apakah bisa dibenarkan atau tidak? Ada perbedaan pendapat di kalangan alim ulama. Mayoritas ulama melarangnya, sementara Abu Hanifah membolehkannya.

Kedua: Kekeliruan.

Cacat ini berkaitan dengan objek perjanjian usaha tertentu. Yakni dengan menggambarkan objek perjanjian dengan satu gambaran tertentu, ternyata yang tampak berkebalikan. Seperti orang yang membeli perhiasan berlian, ternyata dibuat dari kaca. Atau orang yang membeli pakaian dari sutera, ternyata hanya dibuat dari katun.

Tidak diragukan lagi bahwa kekeliruan semacam ini tentu saja akan mempengaruhi keridhaan, karena faktor perbedaan antara kenyataan dengan hal yang diperkirakan sebelumnya yang seharusnya disenanginya. Bahkan bisa jadi urusannya akan berkembang sehingga perjanjian usaha menjadi gagal total karena objek perjanjian yang hilang. Seperti dua orang yang melakukan perjanjian dalam jual beli emas, ternyata pembeli mendapatkan barang beliannya hanya berupa tembaga. Karena objek perjanjian, yakni emas, tidak ada, maka perjanjian jual beli tersebut gagal karena objek hilang dari perjanjian.

Kekeliruan itu sendiri ada dua macam:

1. Kekeliruan yang berkonsekuensi batalnya perjanjian yang dilakukan, yakni yang perbedaannya kembali kepada perbedaan jenis objek perjanjian, atau perbedaan menyolok pada fasilitas yang menjadi objek, seperti perbedaan antara emas dengan tembaga, atau antara hewan sembelihan dengan bangkai pada perjanjian jual beli daging.

2. Kekeliruan yang bukan pada perbedaan jenis atau perbe-daan fasilitas yang menyolok, seperti orang yang membeli hewan jantan, ternyata hewannya betina, atau sebaliknya. Kekeliruan ini tidaklah membatalkan perjanjian tersebut, akan tetapi pihak yang dirugikan berhak untuk membatalkannya.

Ketiga: Ghubn (Penyamaran Harga Barang)

Ghubn secara bahasa artinya adalah pengurangan. Dalam terminologi ilmu fiqih, artinya adalah pengurangan pada salah satu alat kompensasi, atau barter antara dua alat kompensasi dianggap tidak adil karena tidak sama antara yang diberi dengan yang diterima. Seperti orang yang menjual rumah seharga sepuluh juta padahal hartanya hanya delapan juta. Dari pihak orang yang melakukan penyamaran harga, berarti memindahkan kepemilikan barang dengan kompensasi lebih dari harga barang. Sementara dari pihak yang menjadi korban penyamaran harga barang, memiliki barang dengan harga lebih mahal dari harga sesungguhnya barang tersebut.

Penyamaran harga barang itu sendiri menurut kalangan ahli fiqih ada dua macam: Penyamaran berat dan penyamaran ringan.

Penyamaran ringan : Yakni penyamaran pada harga barang yang tidak sampai mengeluarkannya dari harga pasaran, yakni harga yang diperkirakan oleh orang-orang yang berpengalaman di bidang perniagaan. Kegiatan pasar hampir tidak bisa diselamat-kan dari jenis penyamaran harga ringan semacam ini. Dalam semua jenis perjanjian usaha, penyamaran harga barang semacam itu dapat dimaklumi, tidak ada pengaruh apa-apa.

Penyamaran berat Yakni yang sampai mengeluarkan barang dari harga pasarannya. Penyamaran harga barang semacam ini tentu saja membatalkan perjanjian yang subjeknya adalah sebagai harta waqaf atau harta orang yang dicekal, atau harta Baitul Mal, karena pengoperasian harta-harta semacam ini harus berada dalam lingkaran kemaslahatan harta tersebut.

Adapun dalam perjanjian-perjanjian usaha lain, masih di-perselisihkan pengaruh penyamaran berat ini terhadapnya. Ada tiga pendapat yang popular :

1. Penyamaran harga semacam itu tidak ada pengaruhnya sama sekali, demi menjaga kepentingan berlangsungnya perjan-jian usaha yang dilakukan dan menjaganya agar tidak batal. Karena orang yang menjadi korban penyamaran harga barang itu tidak lepas dari sikap teledor dan terburu-buru. Untuk itu ia juga harus menanggung akibat perbuatannya itu.

2. Orang yang menjadi korban penyamaran harga barang itu berhak membatalkan perjanjian, untuk melepaskan sikap semena-mena terhadap dirinya.

3. Penyamaran harga barang ini bisa dimasukkan hitungan bila tujuannya adalah penipuan dari satu pihak, pihak yang men-jadi korban berhak membatalkannya. Kalau tidak dengan niat menipu pembeli, maka tidak ada pengaruh apa-apa. Kemung-kinan inilah pendapat yang paling pas dari semua pendapat di atas. Wallahu A'lam.

Barometer pembedaan antaran penyamaran ringan dengan berat adalah kebiasaan. Karena tidak ada batasan paten dalam persoalan ini. Adapun berbagai riwayat tentang perkiraan batasan penyamaran harga yang diambil dari sebagian ahli fiqih tidak di-anggap sebagai ajaran syariat yang permanen. Namun semua itu didasari oleh kebiasaan yang tersebar pada masing-masing zaman mereka.

oleh : Prof.Dr.Abdullah al-Mushlih & prof.Dr.Shalah ash-Shawi

:: Hukum-Hukum Umum Dalam Perjanjian Usaha ::

2007-02-17T20:18:00.000-08:00

HAK PILIH DALAM PERJANJIAN USAHA, DIFINISI DAN MACAM-MACAMNYA

Definisi Khiyar (Hak Pilih)

Secara etimologi, khiyar artinya: Memilih, menyisihkan, dan menyaring. Secara umum artinya adalah menentukan yang ter-baik dari dua hal (atau lebih)untuk dijadikan orientasi.

Secara terminologis dalam ilmu fiqih artinya: Hak yang dimiliki orang yang melakukan perjanjian usaha untuk memilih antara dua hal yang disukainya, meneruskan perjanjian tersebut atau membatalkannya.

Hikmah disyariatkannya hak pilih adalah membuktikan dan mempertegas adanya kerelaan dari pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian. Oleh sebab itu, syariat hanya menetapkan dalam kondisi tertentu saja, atau ketika salah satu pihak yang terlibat menegaskannya sebagai persyaratan.

Macam-Macam Hak Pilih

1. Hak Pilih di Lokasi Perjanjian (Khiyarul Majlis)

Yakni semacam hak pilih bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk membatalkan perjanjian atau melanjutkannya selama belum beranjak dari lokasi perjanjian. Dasarnya adalah sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam :

"Penjual dan pembeli memiliki kebebasan memilih selama mereka belum beranjak dari lokasi transaksi.”

Arti beranjak di sini adalah luas, dikembalikan kepada kebiasaan.

2. Hak Pilih dalam Persyaratan (Khiyar asy-Syarth)

Yakni persyaratan yang diminta oleh salah satu dari pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian, atau diminta masing-masing pihak untuk dirinya sendiri atau untuk pihak lain, untuk diberikan hak menggagalkan perjanjian dalam jangka waktu tertentu.

Dasar disyariatkannya hak pilih ini adalah hadits Habban bin Munqidz. Ia sering kali tertipu dalam jual beli karena ketidak-jelasan barang jualan, maka Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam memberikan kepadanya hak pilih. Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ

"Kalau engkau membeli sesuatu, katakanlah, 'Tidak ada penipuan'."

Dari sisi lain, terkadang memang amat dibutuhkan adanya hak pilih semacam ini, ketika pengalaman berniaga kurang dan perlu bermusyawarah dengan orang lain, atau karena alasan lainnya. Kemudian para ulama berbeda pendapat berkenaan dengan masa tenggang memutuskan pilihan tersebut. Ada di antara ulama yang membatasi hanya tiga hari saja. Ada juga yang menyatakan boleh lebih dari itu, tergantung kebutuhan.

Hak pilih ini juga bisa dimiliki oleh selain pihak-pihak yang sedang terikat dalam perjanjian menurut mayoritas ulama demi merealisasikan hikmah yang sama dari disyariatkannya persyaratan hak pilih bagi pihak-pihak yang terikat tersebut. Pendapat ini ditentang oleh Zufar dan Imam Asy-Syafi'i dalam salah satu pendapat beliau. Namun pendapat mayoritas ulama dalam persoalan ini lebih tepat.

Hak pilih persyaratan masuk dalam berbagai perjanjian permanen yang bisa dibatalkan. Nikah, thalaq, khulu' dan sejenisnya tidak menerima hak pilih yang satu ini, karena semua akad tersebut secara asal tidak bisa dibatalkan.

3. Hak Pilih Melihat (Khiyar ar-Ru'yah)

Maksudnya adalah hak orang yang terikat perjanjian usaha yang belum melihat barang yang dijadikan objek perjanjian untuk menggagalkan perjanjian itu bila ia melihatnya (dan tidak ber-kenan).

Untuk keabsahan hak pilih ini, dipersyaratkan dua hal: Yang menjadi objek perjanjian hendaknya merupakan benda tertentu, seperti rumah, mobil dan sejenisnya. Kedua, hendaknya benda itu memang belum dilihat saat akad.

Hak pilih melihat ini memang masih diperselisihkan oleh para ulama berdasarkan perselisihan mereka terhadap boleh tidaknya menjual barang-barang yang tidak terlihat wujudnya. Sebagian ulama membolehkannya secara mutlak. Ada juga yang justru melarangnya secara mutlak. Sebagian ulama ada yang membolehkan dengan satu persyaratan, dan bila tanpa persya-ratan itu mereka melarangnya. Nanti akan diulas secara rinci dalam pembahasan tentang jual beli "kucing dalam karung", insya Allah.

4. Hak Pilih Karena Cacat Barang (Khiyar Aib)

Hak pilih ini dimiliki oleh masing-masing dari pihak-pihak yang terikat perjanjian untuk menggagalkan perjanjian tersebut bila tersingkap adanya cacat pada objek perjanjian yang sebelumnya tidak diketahui.

Hikmah disyariatkannya hak pilih ini sangat jelas sekali. Karena kerelaan pada berlangsungnya perjanjian usaha juga didasari keberadaan objek perjanjian yang tidak ada cacatnya. Adanya cacat yang tersingkap menunjukkan rusaknya kerelaan tersebut. Oleh sebab itu disyariatkan hak pilih terhadap cacat, sehingga bisa mengantisipasi adanya cacat yang menghilangkan kerelaan.

Cacat yang bisa ditolak dengan hak pilih ini adalah cacat yang bisa mengurangi harga barang di kalangan para pedagang. Yang menjadi barometer di sini tentu saja orang-orang yang berpengalaman di bidang perniagaan barang tersebut. Juga diper-syaratkan bahwa cacat itu sudah ada sebelum serah terima, dan hendaknya orang yang melakukan perjanjian tidak mengetahui cacat itu. Persyaratan ini sudah dapat dimaklumi secara aksio-matik.

Hak pilih terhadap cacat ini memberikan hak kepada orang yang terikat perjanjian untuk melanjutkan perjanjian tersebut atau membatalkannya. Yakni apabila pembatalan perjanjian itu me-mungkinkan. Tetapi kalau perjanjian itu tidak mungkin dibatal-kan karena objek perjanjian bertambah atau berkurang sebelum diketahui cacatnya, pihak yang dirugikan hanya berhak menda-patkan kompensasi atau ganti rugi, yakni dengan menerima se-jumlah uang sesuai dengan pengurangan harga karena adanya cacat tersebut.

Tetapi kalau orang tersebut sudah rela dengan adanya aib itu secara terus terang atau ada indikasi ke arah hal itu, maka hak pilih itu dengan sendirinya gugur.

5. Hak Pilih Menentukan Objek Perjanjian Usaha

Artinya, hak bagi pembeli atau penjual untuk memilih dengan konsekuensi persyaratan dalam perjanjian usaha yang akan dilakukannya, untuk menentukan satu dari dua atau tiga objek yang sama nilai atau harganya. Perjanjian itu berlaku pada salah satu dari dua atau tiga objek itu saja, dan salah satu dari pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut berhak memilihnya.

Hak ini masih diperdebatkan juga oleh para ulama. Mayo-ritas ulama melarangnya, karena ketidakjelasan objek perjanjian, sehingga ibarat menjual kucing dalam karung yang itu jelas meru-sak perjanjian tersebut. Abu Hanifah membolehkan sistem ini dalam keadaan mendesak atau karena sudah menjadi kebiasaan, dengan catatan bahwa ketidakjelasan objek perjanjian itu tidak menyebabkan terjadinya pertikaian.

Keabsahan hak pilih ini bagi yang membenarkannya, mem-butuhkan tiga syarat:

* Pilihan itu hendaknya terhadap tiga macam objek atau kurang, karena itu yang menjadi kebutuhan. Bila lebih dari itu, jelas tidak sesuai dengan kebutuhan dan tidak ada alasan untuk melakukannya.

* Adanya perbedaan antara ketiga objek tersebut dengan penjelasan harga masing-masing barang. Adanya perbedaan itu untuk menepis adanya ketidakseriusan dalam memilih. Sementara penjelasan harga itu untuk menepis ketidakjelasan objek yang menimbulkan perselisihan.

* Pembatasan waktu. Abu Hanifah memberi persyaratan agar tidak lebih dari tiga hari, dianalogikan dengan hak pilih persyaratan. Namun kedua sahabat beliau lebih memilih semata-mata dibatasi waktunya saja, meskipun lebih dari tiga hari.

Mereka yang membolehkan hak pilih ini juga berbeda pendapat, apakah dalam hak pilih ini juga dipersyaratkan adanya khiyar syarth? Yakni dengan cara salah satu yang terikat perjanjian menetapkan syarat bagi dirinya untuk bisa menetapkan batasan waktu, dan hendaknya ia diberikan hak membatalkan perjanjian dalam jangka waktu tertentu, sehingga ia diberi pilihan antara memilih objek atau membatalkan. Atau tidak ada persyaratan demikian? Sehingga ia hanya memiliki kesempatan memilih atau menetapkan batasan waktu saja, namun tidak berhak menolak seluruhnya? Sedangkan mayoritas dalam madzhab ini mereka memilih pendapat terakhir ini.

oleh : Prof.Dr.Abdullah al-Mushlih & prof.Dr.Shalah ash-Shawi

:: Hukum-Hukum Umum Dalam Perjanjian Usaha ::

2007-02-17T20:17:00.000-08:00

Yang Dijadikan Barometer dalam Perjanjian Usaha adalah Tujuan dan Pengertian Bukan Lafal dan Zhahir Ucapan

Kalau perjanjian usaha berlangsung, yang dilihat bukanlah lafal perjanjian yang diucapkan oleh kedua pihak yang melakukan akad. Namun harus dilihat tujuan mereka yang sesungguhnya dari semua ucapan mereka. Karena yang menjadi tujuan adalah pengertian lafal, bukan zhahirnya saja. Karena lafazh itu hanya merupakan delegasi dari pengertiannya. Yang menjadi barometer adalah pengertiannya, bukan lafalnya.

Kalau ada seseorang berkata, "Silahkan putar modal ini dan keuntungannya seluruhnya untuk Anda," berarti uang itu dija-dikan sebagai pinjaman, meskipun ungkapannya adalah investasi modal. Demikian juga penjaminan dengan persyaratan bebasnya orang yang memindahkan, maka itu adalah hiwalah pada hakikatnya, meskipun diungkapkan dengan istilah penjaminan. Demikian seterusnya.

Ibnul Qayyim menandaskan, "Sesungguhnya tujuan adalah ruh dari perjanjian, yang dapat menyebabkan sah tidaknya perjanjian tersebut. Sorotan terhadap tujuan dalam perjanjian itu lebih tepat daripada orientasi terhadap lafal perjanjian saja. Karena lafal itu diucapkan untuk mewakili hal lain. Tujuan dari perjanjian, itulah yang menjadi sasaran dari lafal tersebut. Dengan demikian dapat dimaklumi bahwa barometer dari sebuah per-janjian adalah hakikat tujuannya, bukan sekedar zhahir lafazh yang diucapkan, atau aktivitas yang dilakukan."

oleh : Prof.Dr.Abdullah al-Mushlih & prof.Dr.Shalah ash-Shawi

:: Hukum-Hukum Umum Dalam Perjanjian Usaha ::

2007-02-17T20:16:00.000-08:00

Kendala-kendala Terhadap Kompetensi

Kendala secara bahasa artinya adanya halangan atau kondisi yang tidak sebagaimana asalnya. Bila dikaitkan dengan kejadian, artinya yang tidak permanen. Bila dikatakan ada kendala dalam urusannya, artinya ada yang menghalanginya untuk meneruskan perbuatannya sebagaimana biasanya.

Secara terminologis dalam ilmu fiqih adalah kejadian yang datang kepada seseorang di luar kewajaran sehingga melenyap-kan kompetensi yang dia miliki atau paling tidak menguranginya dan merubah justifikasinya.

Klasifikasi Kendala Kompetensi

Kendala-kendala kompetensi itu terbagi menjadi dua:

Pertama : Kendala-kendala samawi (berasal dari Sang Pen-cipta, yaitu Allah). Kendala ini tidak bisa dicampurtangani oleh manusia soal pembuatannya. Seperti kondisi gila, pingsan, linglung, tidur, sakit dan mati.

Kedua : Kendala-kendala yang diusahakan manusia. Artinya, manusia memiliki kemampuan untuk campur tangan mewujud-kannya. Seperti mabuk, ketidaktahuan dan hutang.

Gila ada kerusakan otak yang timbul karena depresi. Gila dapat melenyapkan kompetensi seseorang di tengah ia melakukan tugasnya, sehingga segala aktivitas yang dilakukan olehnya bisa batal dan menjadi sia-sia, tidak berbekas sama sekali. Hal ini tentu saja tidak bertentangan dengan soal kewajiban zakat pada hartanya, kewajibannya menanggung barang yang dirusaknya. Semua itu bukan termasuk dalam taklif, namun termasuk dalam perkara sebab akibat. Namun pertanggungjawabannya dialamat-kan kepada orang yang menjadi walinya.

Idiot, maksudnya adalah kelemahan dalam daya fikir karena lemahnya kesadaran dan daya tangkap. Penyakit ini tidak meng-hilangkan kompetensi secara keseluruhan, tetapi jelas mengu-ranginya. Segala aktivitas orang yang idiot ini disamakan dengan aktivitas anak kecil yang sudah nalar. Selama aktivitas itu me-mang bermanfaat semata, hukumnya sah. Kalau berbahaya, dianggap batal. Bila terkadang bermanfaat dan terkadang juga berbahaya, hukumnya tergantung izin dari walinya.

Sementara itu tidur dan pingsan dapat menghilangkan kom-petensi melaksanakan kewajiban dengan sempurna. Karena baro-meter kompetensi adalah akal. Sementara tidur menghilangkan akal dan mencegah kemampuan memilih. Akan tetapi pingsan dan tidur tidak menghilangkan tanggungjawab merusak barang. Karena sebagaimana telah dijelaskan, itu tidak termasuk dalam persoalan taklif. Namun berkaitan dengan hubungan sebab akibat yang konsekuensinya harus ditanggung.

Adapun mabuk, mayoritas ulama berpendapat bahwa mabuk yang diharamkan itu tidak menggugurkan pembebanan hukum, dan tidak juga menggugurkan kompetensi pelaksanaan amal. Semua aktivitas orang mabuk adalah sah dan berlaku. Namun ka-langan Malikiyah berpendapat lain, dalam riwayat yang populer dari mereka. Demikian juga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Mere-ka menganggap seluruh aktivitas orang mabuk itu batal, dalam kondisi apapun, menggugurkan pembebanan hukum dan meng-hilangkan kompetensi melakukan amal.

Adapun ketidakmampuan, yakni lawan dari kemampuan, yakni yang menyebabkan seseorang membelanjakan harta dan menghamburkannya tanpa aturan. Segala aktivitas orang pandir semacam itu disamakan hukumnya dengan perbuatan anak kecil yang nalar. Bila memiliki kemungkinan bermanfaat dan berba-haya, dikembalikan kepada pendapat walinya. Kalau ia meng-izinkan, hukumnya sah dan berlaku. Bila tidak, ya tidak.

oleh : Prof.Dr.Abdullah al-Mushlih & prof.Dr.Shalah ash-Shawi

:: Hukum-Hukum Umum Dalam Perjanjian Usaha ::

2007-02-17T20:12:00.000-08:00

Kompetensi Seorang Wanita

Dalam kompetensi, seorang lelaki dan wanita sama saja. Hak-hak yang ditetapkan bagi seorang wanita sama dengan yang ditetapkan bagi seorang lelaki. Kewajiban bagi seorang wanita juga sama dengan kewajiban bagi lagi-laki. Hal ini sudah meru-pakan paket yang paten secara umum, tidak ada yang diperde-batkan kecuali dua hal:

Pertama : Kelayakan wanita untuk menangani akad nikah. Larangan terhadap tugas sebagai wali nikah telah dijelaskan oleh mayoritas ulama, dan itulah pendapat yang benar. Namun Abu Hanifah membolehkannya. Memang persoalannya merupakan ka-sus populer yang diperdebatkan. Namun semua ulama sepakat bahwa seorang wanita memiliki kebebasan memilih. Seorang wali tidak boleh memaksanya menikah dengan orang yang tidak disu-kainya.

Kedua : Kelayakan wanita untuk berinfak dari hartanya lebih dari sepertiga jumlah hartanya tanpa izin suaminya. Mayoritas ulama memang membolehkannya, namun Imam Malik mela-rangnya.

Selain dalam dua persoalan ini, wanita dan laki-laki memiliki kompetensi yang sama.

oleh : Prof.Dr.Abdullah al-Mushlih & prof.Dr.Shalah ash-Shawi

:: Hukum-Hukum Umum Dalam Perjanjian Usaha ::

2007-02-17T20:09:00.000-08:00

Hukum Kegiatan Finansial yang Dilakukan Oleh Anak Kecil yang Sudah Nalar/mumayyiz.

Kegiatan finansial semacam itu terbagi menjadi tiga:

Pertama: Yang hanya mengandung hal-hal bermanfaat semata. Dalam hal ini, kegiatan tersebut sah. Seorang anak kecil boleh menerima hibah dan sejenisnya, asal tidak membahayakan dirinya. Meskipun itu tanpa izin walinya sekalipun.

Kedua: Kegiatan finansial yang hanya berisi hal-hal yang membahayakan. Kegiatan ini berdasarkan kesepakatan ulama tidak sah dilakukan anak kecil, meskipun diizinkan oleh walinya. Seperti memberikan hibah, meminjamkan uang dan sejenisnya, pokoknya yang bersifat membelanjakan harta dalam gengga-mannya.

Ketiga: Yang terkadang berguna dan terkadang berbahaya. Seperti jual beli dan sejenisnya. Keduanya berguna, misalnya ketika membeli si anak kecil dapat memiliki barang. Dan ia mendapatkan keuntungan ketika ia menjual sesuatu. Namun kedua kegiatan tersebut merugikannya karena bersifat membelanjakan harta yang ada dalam genggamannya.

Hukum kegiatan semacam ini tergantung pendapat wali si anak. Kalau si wali mengizinkan, kegiatan itu sah. Tetapi kalau tidak, maka tidak sah.

oleh : Prof.Dr.Abdullah al-Mushlih & prof.Dr.Shalah ash-Shawi

:: Hukum-Hukum Umum Dalam Perjanjian Usaha ::

2007-02-17T19:25:00.000-08:00

Kapan seseorang memiliki kompetensi penuh pada diri seseorang berkaitan dengan kegiatan finansial?

Kompetensi itu dimiliki seseorang yang telah mengalami mimpi basah dan telah baligh secara sempurna, berdasarkan firman Allah:

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya." (An-Nisa': 6).

Kalau kedua hal itu tidak semuanya dimiliki, seorang anak belum bisa diberikan hak hartanya. Bahkan sebagian ulama As-Salaf menyatakan, "Bisa jadi seseorang sudah bergelantungan jenggotnya, tetapi belum juga mencapai masa berkemampuan." Artinya, anak yatim itu belum bisa diserahi hartanya meskipun ia sudah tua renta, selama belum mencapai masa berkemampuan (rusyd).

Bahkan berbagai undang-undang positif buatan manusia telah menjadikan masa baligh sempurna itu sebagai barometer kompetensi penuh bagi seseorang. Meskipun mereka menetap-kannya pada usia dua puluh satu tahun. Sementara ajaran syariat tidak menetapkan umur tertentu untuk masa berkemampuan, karena kondisi seseorang itu berbeda yang satu dengan yang lain.

oleh : Prof.Dr.Abdullah al-Mushlih & prof.Dr.Shalah ash-Shawi

:: Hukum-Hukum Umum Dalam Perjanjian Usaha ::

2007-02-17T19:13:00.000-08:00

Berbagai Terminologi yang Berkaitan dengan Kompetensi

1. Dzimmah (Kehormatan Dasar)

Dzimmah (kehormatan dasar) secara bahasa kata dzimmah dalam bahasa Arab artinya adalah 'ahd (perjanjian). Secara termi-nologis artinya adalah satu karakter pada diri seseorang yang menyebabkan dirinya berkemampuan untuk membebani atau terbenani hukum berdasarkan perjanjian yang terjadi antara Allah dengan para hambaNya ketika masih berada di punggung orang tuanya.

Kehormatan asasi ini juga yang menjadi barometer kom-petensi melaksanakan kewajiban sebagaimana telah dijelaskan sebe-lumnya. Hak ini sudah ada pada diri manusia semenjak ia masih berupa janin di perut ibunya hingga ia berjumpa dengan Allah.

2. Akal

Yakni karakter yang membuat seseorang berkompetensi memahami pembicaraan.

Perbedaan antara akal dengan kehormatan dasar adalah bahwa kehormatan dasar manusia hanya menjadikan dirinya berkemampuan membenani dan dibebani hukum. Sementara akal membuat manusia mampu memahami ucapan.

Kalau kehormatan dasar manusia saja sudah menciptakan kompetensi bagi dirinya untuk melaksanakan kewajiban, maka akal menjadi barometer kompetensi dalam menyempurnakan pelaksanaan kewajiban. Kompetensi ini memungkinkan dirinya untuk memahami ucapan. Itulah arti bahwa akal menjadi syarat dari kompetensi melaksanakan kewajiban. Sehingga terlaksa-nanya kewajiban itu amat tergantung kemampuan akal.

3. Taklif (pembebanan hukum)

Arti taklif secara bahasa adalah perintah melakukan hal yang berat. Secara terminologis dalam ilmu fiqih, artinya adalah pem-bebanan hal yang merupakan tugas. Bisa juga dikatakan, ucapan yang mengandung perintah dan larangan.

Barometer dari munculnya at-Taklif adalah kondisi akil dan baligh. Kalau seseorang sudah akil baligh, ia sudah berhak men-dapatkan beban taklif. Tidak dipersyaratkan ia harus mencapai masa baligh sempurna seperti halnya persyaratan dalam kom-petensi optimal dalam melaksanakan kewajiban. Barangsiapa yang sudah mimpi basah dan ia sudah memiliki dasar kemam-puan nalar yang bisa digunakan memahami ucapan, berarti ia sudah mencapai batas mendapatkan pembebanan hukum, meski-pun ia memiliki semacam kelainan mental atau kurang cakap menggunakan uang.

4. Al-Wilayah (Kekuasaan Syar’i)

Al-Wilayah adalah kekuasaan secara syar’i terhadap diri sendiri atau terhadap harta yang membawa konsekuensi terlaksa-nanya aktivitas sesuai ketentuan syariat pula. Syarat adanya ke-kuasaan ini tidak diragukan lagi adalah kompetensi menjalankan kewajiban.

Perbedaan antara kompetensi sendiri dengan kekuasaan syar’i adalah bahwa kompetensi tersebut lebih terorientasikan kepada kelayakan secara khusus, yang dengan kelayakan itu sega-la perjanjian dan aktivitas bisa dilaksanakan. Sementara al-Wilayah atau kekuasaan syar’i itu sendiri yang memungkinkan orang yang berakad menjalankan perjanjiannya, serta menetapkan segala konsekuensi dari perjanjian tersebut.

Faktor munculnya kekuasaan syar’i itu sendiri ada tiga:

Pertama: Dasar landasan. Yakni bahwa secara mendasar ia memang orang yang berhak melakukan perjanjian tersebut, ia adalah pemilik perjanjian. Itu terjadi karena adanya kompetensi optimal dalam menjalankan kewajiban, sehingga ia bisa mengi-katkan diri pada perjanjian tersebut.

Kedua: Kekuasaan syar’i terhadap orang lain. Seperti kekuasaan seorang ayah atau kakek terhadap anak atau cucunya yang masih kecil atau kurang nalarnya. Atau kekuasaan orang yang diwasiati oleh bapak atau kakek terhadap anak asuhannya, atau kekuasaan seorang hakim terhadap mereka semua.

Ketiga: Surat kuasa dari pihak yang berhak.

Kalau ketiga hal ini tidak ada, maka hilanglah kekuasaan syar’i tersebut, sehingga yang kita hadapi adalah sebuah aktivitas (fudhuli) tak berarti. Aktivitas fudhuli adalah segala aktivitas yang sebenarnya syar’i akan tetapi tidak memiliki landasan kekuasaan syar’i yang mendukungnya. Seperti orang yang menjual barang yang bukan miliknya, tanpa ada surat kuasa atau izin resmi dari pemiliknya. Asal hukum dari aktivitas fudhuli semacam itu adalah tergantung pada izin resmi dari orang yang memiliki kekuasaan.

oleh : Prof.Dr.Abdullah al-Mushlih & prof.Dr.Shalah ash-Shawi

:: Hukum-Hukum Umum Dalam Perjanjian Usaha ::

2007-02-17T19:11:00.000-08:00

KOMPETENSI

Definisi dari kompetensi

Arti kompetensi secara bahasa adalah kelayakan. Dalam istilah ilmu fiqih, kompetensi yang bahasa Arabnya adalah ahliyyah berarti kelayakan seseorang untuk menetapkan atau menerima kewajiban. Yakni kelayakannya dalam menerima hak atau menjalankan kewajibannya.

Klasifikasi Kompetensi

Kompetensi diklasifikasikan menjadi dua: Kompetensi terhadap kewajiban dan kompetensi melakukan aktivitas. Masing-masing dari kompetensi tersebut bisa kurang dan bisa sempurna. Sehingga bisa diklasifikasikan ulang menjadi empat:

*Kompetensi Wajib Optimal:

Yakni kelayakan seseorang untuk melaksanakan kewajiban dan menerima haknya. Kelayakan itu sendiri sudah bisa dibuk-tikan apakah dimiliki seseorang atau tidak semenjak kelahirannya hingga ia meninggalkan dunia ini. Masing-masing manusia memi-liki kewajiban sesuai dengan kompetensi umur dan intelektuali-tasnya. Sehingga dibebani kewajiban yang berkaitan dengan hak-hak Allah hak-hak sesama makhluk sesuai dengan tabiat, kemam-puan, pemahaman, intelektualitas, dan karakter daripada kewa-jiban-kewajiban itu sendiri. Sehingga ketika ia sudah akil baligh, kompetensinya untuk melaksanakan kewajiban itu dianggap sudah mumpuni.

* Kompetensi Wajib Non Optimal:

Yakni kelayakan seorang manusia dalam menerima hak-haknya saja, yakni tanpa kelayakan untuk melaksanakan kewa-jibannya sedikitpun. Kelayakan ini sudah dimiliki oleh janin. Yakni dimulai ketika gumpalan darah melekat di rahim dan ber-langsung terus hingga lahir ke dunia. Pada fase ini janin pun sudah memiliki kehormatan untuk mendapatkan hak-haknya seperti pembebasan dari perbudakan, hak waris, wasiat dan nasab. Tetapi belum ada kewajiban apapun yang dibebankan kepadanya.

Yang menjadi sandaran dari adanya kompetensi optimal dan kompetensi non optimal adalah kehormatannya.

* Kompetensi Optimal Beraktivitas

Kompetensi optimal untuk melaksanakan aktivitas adalah kompetensi beroperasi dan beraktivitas. Yakni kelayakan sese-orang untuk melakukan berbagai aktivitas dengan cara yang di-anggap disyariatkan. Sandarannya tentu saja kesempurnaan daya nalar dan kesempurnaan fisik. Itu hanya bisa terjadi bila seseorang sudah mencapai masa akil baligh, tanpa ada akal. Kompetensi inilah yang menjadi barometer dibebankannya hukum syariat terhadap seseorang.

* Kompetensi Non optimal Beraktivitas

Yakni kelayakan seseorang melakukan sebagian aktivitas saja. Barometer kompetensi ini adalah keberadaan seseorang yang mumayyiz dan kompetensi ini akan terus berkembang hingga masa baligh.

Sebagian besar ulama menyatakan bahwa masa tamyiz itu dimulai pada umur tujuh tahun, berdasarkan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam :

مُرُوْا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ لِسَبْعٍ

"Perintahkanlah anak-anak kalian untuk shalat pada usia tujuh tahun."

Kalau dalam umur sekian seorang anak belum bernalar, tentu memerintahkan mereka itu tidak ada gunanya. Seorang anak kecil boleh saja melaksanakan ibadah dan dinasihati untuk melaksanakan ibadah, namun tidak diharuskan. Ia juga boleh melakukan berbagai aktivitas seperti jual beli di bawah penga-wasan walinya.

Setiap anak yang sudan nalar memiliki kompetensi mela-kukan kewajiban. Karena barometer dari kompetensi ini adalah daya nalar. Kompetensi ini bisa kurang dan bisa optimal, sesuai dengan kadar kemampuan akal seseorang.

Kompetensi optimal itu baru bisa dimiliki oleh orang yang sudah akil baligh dan sehat mental, yang juga tidak tercekal kare-na satu sebab.

Sementara kompetensi non optimal dalam melaksanakan ke-wajiban bisa dimiliki anak yang sudah nalar, meski daya nalarnya belum sempurna. Termasuk anak kecil yang sudah nalar, atau orang bodoh yang masih berakal. Orang yang bodoh sekali yang tidak mampu mengoperasikan harta mereka dengan baik, ditam-bah lagi dengan orang yang linglung misalnya, semuanya adalah orang-orang yang berkompetensi tidak optimal. Meskipun mereka memiliki dasar kemampuan nalar, tetapi mereka tidak memilik daya nalar yang normal dan tidak memiliki kemampuan menga-tur segala sesuatu.

Berbagai Terminologi yang Berkaitan dengan Kompetensi

1. Dzimmah (Kehormatan Dasar)

Dzimmah (kehormatan dasar) secara bahasa kata dzimmah dalam bahasa Arab artinya adalah 'ahd (perjanjian). Secara termi-nologis artinya adalah satu karakter pada diri seseorang yang menyebabkan dirinya berkemampuan untuk membebani atau terbenani hukum berdasarkan perjanjian yang terjadi antara Allah dengan para hambaNya ketika masih berada di punggung orang tuanya.

Kehormatan asasi ini juga yang menjadi barometer kom-petensi melaksanakan kewajiban sebagaimana telah dijelaskan sebe-lumnya. Hak ini sudah ada pada diri manusia semenjak ia masih berupa janin di perut ibunya hingga ia berjumpa dengan Allah.

2. Akal

Yakni karakter yang membuat seseorang berkompetensi memahami pembicaraan.

Perbedaan antara akal dengan kehormatan dasar adalah bahwa kehormatan dasar manusia hanya menjadikan dirinya berkemampuan membenani dan dibebani hukum. Sementara akal membuat manusia mampu memahami ucapan.

Kalau kehormatan dasar manusia saja sudah menciptakan kompetensi bagi dirinya untuk melaksanakan kewajiban, maka akal menjadi barometer kompetensi dalam menyempurnakan pelaksanaan kewajiban. Kompetensi ini memungkinkan dirinya untuk memahami ucapan. Itulah arti bahwa akal menjadi syarat dari kompetensi melaksanakan kewajiban. Sehingga terlaksa-nanya kewajiban itu amat tergantung kemampuan akal.

3. Taklif (pembebanan hukum)

Arti taklif secara bahasa adalah perintah melakukan hal yang berat. Secara terminologis dalam ilmu fiqih, artinya adalah pem-bebanan hal yang merupakan tugas. Bisa juga dikatakan, ucapan yang mengandung perintah dan larangan.

Barometer dari munculnya at-Taklif adalah kondisi akil dan baligh. Kalau seseorang sudah akil baligh, ia sudah berhak men-dapatkan beban taklif. Tidak dipersyaratkan ia harus mencapai masa baligh sempurna seperti halnya persyaratan dalam kom-petensi optimal dalam melaksanakan kewajiban. Barangsiapa yang sudah mimpi basah dan ia sudah memiliki dasar kemam-puan nalar yang bisa digunakan memahami ucapan, berarti ia sudah mencapai batas mendapatkan pembebanan hukum, meski-pun ia memiliki semacam kelainan mental atau kurang cakap menggunakan uang.

4. Al-Wilayah (Kekuasaan Syar’i)

Al-Wilayah adalah kekuasaan secara syar’i terhadap diri sendiri atau terhadap harta yang membawa konsekuensi terlaksa-nanya aktivitas sesuai ketentuan syariat pula. Syarat adanya ke-kuasaan ini tidak diragukan lagi adalah kompetensi menjalankan kewajiban.

Perbedaan antara kompetensi sendiri dengan kekuasaan syar’i adalah bahwa kompetensi tersebut lebih terorientasikan kepada kelayakan secara khusus, yang dengan kelayakan itu sega-la perjanjian dan aktivitas bisa dilaksanakan. Sementara al-Wilayah atau kekuasaan syar’i itu sendiri yang memungkinkan orang yang berakad menjalankan perjanjiannya, serta menetapkan segala konsekuensi dari perjanjian tersebut.

Faktor munculnya kekuasaan syar’i itu sendiri ada tiga:

Pertama: Dasar landasan. Yakni bahwa secara mendasar ia memang orang yang berhak melakukan perjanjian tersebut, ia adalah pemilik perjanjian. Itu terjadi karena adanya kompetensi optimal dalam menjalankan kewajiban, sehingga ia bisa mengi-katkan diri pada perjanjian tersebut.

Kedua: Kekuasaan syar’i terhadap orang lain. Seperti kekuasaan seorang ayah atau kakek terhadap anak atau cucunya yang masih kecil atau kurang nalarnya. Atau kekuasaan orang yang diwasiati oleh bapak atau kakek terhadap anak asuhannya, atau kekuasaan seorang hakim terhadap mereka semua.

Ketiga: Surat kuasa dari pihak yang berhak.

Kalau ketiga hal ini tidak ada, maka hilanglah kekuasaan syar’i tersebut, sehingga yang kita hadapi adalah sebuah aktivitas (fudhuli) tak berarti. Aktivitas fudhuli adalah segala aktivitas yang sebenarnya syar’i akan tetapi tidak memiliki landasan kekuasaan syar’i yang mendukungnya. Seperti orang yang menjual barang yang bukan miliknya, tanpa ada surat kuasa atau izin resmi dari pemiliknya. Asal hukum dari aktivitas fudhuli semacam itu adalah tergantung pada izin resmi dari orang yang memiliki kekuasaan.

oleh : Prof.Dr.Abdullah al-Mushlih & prof.Dr.Shalah ash-Shawi

:: Hukum-Hukum Umum Dalam Perjanjian Usaha ::

2007-02-17T18:51:00.000-08:00

KLASIFIKASI AKAD / PERJANJIAN

Akad memiliki banyak klasifikasi melalui sudut pandang yang berbeda-beda. Di sini akan kita singgung sebagian klasifikasi tersebut:

Pertama: Dari Segi Hukum Taklifi

Berkaitan dengan soal perjanjian ada beberapa hukum sya-riat yang ditetapkan. Berdasarkan sudut pandang ini, perjanjian terbagi menjadi lima:

1.Akad wajib. Seperti akad nikah bagi orang yang sudah mampu menikah, memiliki bekal untuk menikah dan khawatir dirinya akan berbuat maksiat kalau tidak segera menikah.

2. Akad sunnah. Seperti meminjamkan uang, memberi wa-kaf dan sejenisnya. Dan inilah dasar dari segala bentuk akad yang disunnahkan.

3. Akad mubah Seperti perjanjian jual beli, penyewaan dan sejenisnya. Dan inilah dasar hukum dari setiap bentuk perjanjian pemindahan kepemilikan baik itu yang bersifat materi atau fa-silitas.

4. Akad makruh. Seperti menjual anggur kepada orang yang masih diragukan apakah ia akan membuatnya menjadi minuman keras atau tidak. Dan inilah dasar hukum dari setiap bentuk akad yang diragukan akan bisa menyebabkan kemaksiatan.

5. Akad haram. Yakni perdagangan riba, menjual barang haram seperti bangkai, darah, daging babi dan sejenisnya.

Kedua: Dari Sudut Pandang Sebagai Harta (Akad mate-rial) Atau Bukan Material

Kalau ditinjau dari sudut sebagai harta atau bukan, akad terklasifikasikan menjadi tiga:

1. Akad harta dari kedua belah pihak disebut sebagai per-janjian materi, seperti jual beli secara umum, jual beli salm dan sejenisnya. Demikian juga perjanjian terhadap fasilitas, seperti penyewaan dan peminjaman barang. Karena fasilitas termasuk harta atau dijustifikasikan sebagai harta menurut mayoritas para ulama, berbeda dengan pendapat kalangan Hanafiyah.

2. Akad selain harta dari kedua belah pihak. Yakni akad yang terjadi terhadap satu pekerjaan tertentu tanpa imbalan uang, seperti gencatan senjata antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir harbi, akad penjaminan, wasiat dan sejenisnya.

3. Akad harta dari satu pihak dan selain harta dari pihak lain Seperti akad khulu', akad jizyah, akad pembebasan denda, dan sejenisnya.

Yang terkuat dari semua akad itu adalah akad selain harta dari kedua belah pihak. Karena akad yang bersifat material bisa dibatalkan karena adanya cacat pada barang kompensasinya. Seperti transaksi uang dengan barang dagangan. Sementara akad non material hanya bisa dibatalkan bila terjadi hal yang mencegah berlangsungnya akad tersebut.

Ketiga: Dilihat dari Sudut Pandang Sebagai akad Per-manen atau Non Permanen

Dilihat dari sudut permanen atau tidaknya, akad diklasifikasikan menjadi tiga pula:

1. akad permanen dari kedua belah pihak yakni akad yang terjadi di mana masing-masing dari kedua belah pihak tidak mampu membatalkan akad tersebut tanpa kerelaan pihak lain. Seperti akad jual beli, sharf, salm, penyewaan dan sejenisnya.

2. Akad non permanen dari kedua belah pihak yakni bahwa salah satu dari kedua belah pihak bila menghendaki bisa membatalkan akad tersebut. Contohnya, syirkah, wikalah, pemin-jaman, menanam modal dengan sistem qiradh, wasiat dan sejenisnya.

3.Akad permanen dari salah satu pihak namun non per-manen pada pihak lain. Seperti penggadaian barang setelah barang di tangan, penjaminan dan sejenisnya.

Di antara hukum yang berlaku pada akad permanen adalah tidak ada pilihan (khiyar) yang bersifat selamanya, dan tidak ada pula pembatalan setelah kematian salah satu yang terlibat dalam akad atau keduanya, salah satu menjadi gila atau pingsan dan sejenisnya. Lain halnya dengan akad non permanen. Kalangan Hanafiyah berpendapat lain dalam soal penyewaan. Mereka menyatakan: "Penyewaan itu terbatalkan setelah kematian. Karena akad itu berlangsung pada fasilitas barang, dan fasilitas itu mun-cul sedikit demi sedikit. Fasilitas yang diambil setelah wafatnya pemilik barang tentu saja belum ada ketika terjadi akad. Maka dengan sendirinya dalam akad penyewaan batas itu setelah kema-tian pemilik.

Keempat : Dilihat dari Sudut Pandang Apakah Ada Syarat penyerahan barang langsung Atau Tidak

Dilihat dari keharusan adanya penyerahan barang langsung atau tidak, perjanjian/akad terbagi menjadi dua:

1. Akad yang tidak mengharuskan serah terima barang secara langsung pada saat akad, seperti jual beli secara umum, wikalah, hiwalah dan lain-lain.

2. Akad yang mengharuskan serah terima barang secara langsung. Dan akad semacam ini, terbagi pula menjadi tiga:

a) Akad yang disyaratkan harus ada serah terima barang secara langsung untuk memindahkan kepemilikan, seperti hibah dan peminjaman uang. Dalam semua perjanjian ini kepemilikan tidak berpindah hanya berdasarkan akad, tetapi harus ada serah terima barang secara langsung, menurut mayoritas para ulama terkecuali kalangan Malikiyah.

b) Akad yang mensyaratkan serah terima barang secara langsung sebagai syarat sahnya, seperti sharf (Money Changer), jual beli salm dan penjualan komoditi yang ribawi. Dalam sharf (Money Changer) dan penjualan komoditi ribawi harus ada penyerahan barang langsung dan juga pembayarannya dalam satu waktu, kalau tidak akad jual beli itu rusak. Namun dalam jual beli salm harus didahulukan pembayaran harga modal dalam waktu akad, kalau tidak, jual beli itu juga rusak. Sebagian kalangan Malikiyah membolehkan penangguhan pembayaran harga modal itu hingga tiga hari. Karena sesuatu yang dekat dengan sesuatu, dianggap sama hukumnya dengan sesuatu tersebut.

c) Akad yang akan menjadi permanen bila ada serah terima barang secara langsung, seperti hibah dan pegadaian, maka mayo-ritas ulama berpendapat bahwa akad-akad itu tidak dianggap permanen dengan sekedar akad tersebut, tetapi dipersyaratkan serah terima barang untuk menjadikan akad tersebut permanen. Orang yang menghibahkan barangnya berhak untuk membatalkan hibahnya sebelum ada serah terima barang menurut mayoritas ulama. Namun sebagian ulama Malikiyah tidak berpendapat demikian. Demikian juga penggadaian itu dianggap batal menu-rut mayoritas ulama bila orang yang menggadai barang meng-gagalkannya sebelum diterima barang oleh pihak yang menerima gadaian. Demikian seterusnya.

Kelima: Dari Sudut Pandang Apakah Ada Kompensasinya Atau Tidak

Berkaitan dengan ada atau tidak adanya kompensasi, per-janjian/akad terbagi menjadi dua:

1. Akad dengan kompensasi, seperti jual beli, syirkah, penye-waan, pernikahan dan sejenisnya.

2. Akad sukarela, seperti hibah, penitipan, sponsorship dan sejenisnya.

{b]Pengaruh dari klasifikasi ini adalah sebagai berikut:

a. Adanya syarat untuk harus mengetahui bentuk kompen-sasi dalam berbagai akad dengan kompensasi. Komoditi berharga, uang pembayaran, upah dan sejenisnya. Dalam semua perjanjian tersebut kompensasi-kompensasi itu harus diketahui, kecuali dalam soal mahar atau kompensasi khulu'. Ketidaktahuan soal mahar atau kompensasi khulu' tidak membatalkan akad. Karena ada barometernya, yaitu mahar standar. Adapun akad sukarela, karena memang tidak membutuhkan kompensasi, tidak mengapa bila ada ketidakjelasan kompensasinya bila hendak diberikan, atau ada sedikit manipulasi, karena semua itu didasari oleh kemu-dahan dan tanpa batasan.

b. Wajibnya menunaikan apa yang menjadi perjanjian kedua belah pihak yang terikat, dalam perjanjian dengan kompensasi, berdasarkan firman Allah:

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu..." (Al-Maidah : 1).

Karena dengan tidak ditunaikannya perjanjian itu pasti akan terjadi kerugian pada pihak lain yang terikat, yakni hilangnya secara sia-sia segala kompensasi yang dia berikan sebagai imba-lannya. Lain halnya dengan akad sukarela di mana pemberian kompensasi itu hanya dianjurkan, tidak diwajibkan. Karena orang yang melakukan akad tersebut hanya berbuat baik. Orang yang sekedar melakukan amal kebajikan, tentu tidak diwajibkan ditun-tut kompensasi apa-apa.

Keenam: Dari Sudut Pandang Legalitasnya

Dipandang dari legalitasnya, akad terbagi menjadi dua:

1. Akad legal atau akad yang sah. Yakni akad yang secara mendasar dan aplikatif memang disyariatkan. akad yang meme-nuhi rukun-rukunnya dan aplikasinya secara bersamaan. Sehingga berlaku seluruh konsekuensi akad yang sah, seperti jual beli, sewa menyewa dan sejenisnya, apabila seluruh rukun-rukun dan syarat-syarat sahnya sudah terpenuhi.

2. Akad ilegal atau akad yang batal. Yakni akad yang diang-gap ajaran syariat tidak diberlakukan padanya segala konsekuensi akad yang sah. Batasannya adalah segala akad yang pada asalnya dan secara aplikatifnya tidak disyariatkan, seperti akad orang gila, anak kecil yang belum baligh, atau akad usaha terhadap barang yang haram seperti bangkai, darah, daging babi dan sejenisnya. Atau akad yang secara asal disyariatkan, tetapi secara aplikatif tidak disyariatkan, seperti akad dengan orang di bawah paksaan, akad untuk barang yang tidak diketahui dalam akad dengan kompensasi.

Kalangan Hanafiyah membedakan antara akad yang secara asal dan secara aplikatif tidak disyariatkan, dan itu mereka sebut akad batil, dengan perjanjian yang secara asal disyariatkan namun secara aplikatifnya tidak, dan itu mereka sebut sebagai akad yang rusak. Berdasarkan pembedaan ini, terbentuk beberapa hasil praktis berkaitan dengan adanya konsekuensi terhadap akad rusak atau batil alias ilegal. Di antara konsekuensi tersebut menu-rut kalangan al-Hanafiyah adalah sebagai berikut:

Berpindahnya kepemilikan dalam akad rusak dengan serah terima barang bila direlakan oleh penjual. Si pembeli boleh secara bebas mengoperasikan barang tersebut dengan menghibahkan-nya, menyedekahkannya dan sejenisnya, kecuali menggunakan fasilitasnya. Pemindahan kepemilikan tersebut tentunya dengan kompensasi harta yang sama, bukan dengan pelafalan harga tertentu saja.

Bagi penjual, keuntungan dari perjanjian usaha penjualan rusak tersebut tetap baik adanya, lain halnya dengan pembeli. Alasan pembedaan itu menurut para ulama bahwa uang itu tidak bisa ditentukan dengan pembatasan nilai melalui pelafalan saja, sehingga tidak mungkin dinyatakan jelek, lain halnya dengan barang.

Akad jual beli yang rusak itu masih bisa diperbaiki, kalau kerusakannya dianggap ringan, yakni bila tidak menyentuh inti akad, seperti ketidaktahuan batas waktu pembayaran dalam soal khiyar (waktu tenggang menentukan transaksi), dalam harga dan sejenisnya. Adapun apabila kerusakan itu berat, yakni yang sudah menyentuh inti perjanjian, seperti dalam hal barang yang akan dijadikan obyek perjanjian atau kompensasi dari barang tersebut, karena semua itu tidak bisa menerima perbaikan menurut kesepakatan para ulama.

Adanya khiyar dalam sebuah akad rusak sama halnya dengan adanya pada sebuah akad normal. Baik perjanjian yang menggunakan hak pilih menentukan persyaratan atau hak pilih untuk tidak mengambil barang karena cacat.

oleh : Prof.Dr.Abdullah al-Mushlih & prof.Dr.Shalah ash-Shawi

:: Hukum-Hukum Umum Dalam Perjanjian Usaha ::

2007-02-17T18:37:00.000-08:00

APAKAH AKAD SUDAH DIANGGAP SAH DENGAN ADANYA SERAH TERIMA BARANG?

Para ulama telah sepakat bahwa akad itu sudah dianggap sah dengan adanya pengucapan lafal perjanjian tersebut. Namun mereka berbeda pendapat apakah perjanjian itu sah dengan sekedar adanya serah terima barang. Yakni seorang penjual menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan uang bayarannya tanpa adanya ucapan dari salah seorang di antara mereka berdua. Kenyataan pada zaman modern kita sekarang ini, perangkat komputer bisa dijadikan etalase barang-barang jualan dengan urutan tertentu. Lalu datang pembeli dan memilih barang mana yang disukainya, kemudian ia menyerahkan uang bayarannya di tempat yang sudah ditentukan. Si komputer akan menyerahkan kepadanya barang yang diinginkan dengan cara yang canggih pula. Pendapat yang benar menurut mayoritas ulama adalah bahwa jual beli semacam itu sah berdasarkan hal-hal berikut:
* Hakikat dari jual beli yang disyariatkan adalah menukar harta dengan harta dengan dasar kerelaan hati dari kedua belah pihak, tidak ada ketentuan syar’i tentang harusnya lafal tertentu. Sehingga semuanya dikembalikan kepada adat kebiasaan.
* Tidak terbukti adanya syarat ijab qabul secara lisan dalam nash-nash syariat. Kalau itu merupakan syarat, pasti sudah ada nash yang menjelaskannya.
* Umat manusia telah terbiasa melakukan jual beli di pasar-pasar mereka dengan melakukan serah terima barang saja (tanpa penguapan lafal akad) di berbagai negeri dan tempat, tanpa per-nah diingkari ajaran syariat. Sehingga itu sudah menjadi ijma' (konsensus umat).

Syarat-syarat Pengucapan Akad Serah Terima

Pertama: Harus berada dalam satu lokasi. Karena ijab itu hanya bisa menjadi bagian dari akad bila ia bertemu langsung dengan qabul. Perlu dicatat, bahwa kesamaan lokasi tersebut disesuaikan dengan kondisi zaman. akad itu bisa berlangsung melalui pesawat telepon. Dalam kondisi demikian, lokasi tersebut adalah masa berlangsungnya percakapan telepon. Selama per-cakapan itu masih berlangsung, dan line telepon masih tersam-bung, berarti kedua belah pihak masih berada dalam lokasi akad. Al-Majma’ al-Fiqhiy pernah mendiskusikan persoalan melangsung-kan akad usaha melalui media komunikasi modern. Akhirnya mereka menetapkan satu keputusan yang kami nukilkan teksnya sebagai berikut:

Surat Keputusan No. (45/3/6)
Melakukan Akad Usaha Melalui Media Komunikasi Modern

Kalau akad usaha antara kedua belah pihak berlangsung sementara keduanya tidak berada dalam lokasi akad, masing-masing tidak melihat pihak lain dengan mata kepala sendiri, juga tidak mendengar suaranya, sementara media komunikasi yang menghubungkan antara keduanya adalah tulisan, surat, kedutaan atau delegasi, via telegram, surat kilat, faksimili, layar monitor komputer, dalam semua kondisi tersebut perjanjian dianggap sah, kalau ijab bisa sampai kepada pihak yang dituju, demikian juga qabul dari pihak yang lain.

Kalau akad antara kedua belah pihak sudah berlangsung pada satu waktu sementara keduanya berada di dua lokasi yang berjauhan, akad itu dilakukan dengan telepon dan faksimili, maka akad antara dua pihak tersebut dianggap sebagai akad antara dua orang yang hadir. Pada kondisi demikian diterapkan hukum asal yang ditetapkan oleh para ulama ahli fiqih yang tergabung dalam diskusi ini, tersebut dalam lampiran.

Kalau pihak yang menawarkan akad dengan media-media tersebut memberikan ijab dengan waktu tertentu, maka harus di-jaga konsekuensi pada masa tertentu tersebut, tidak boleh diralat kembali.

Semua kaidah-kaidah tersebut di atas tidak berlaku bagi akad nikah karena nikah mengharuskan adanya saksi, tidak juga berlaku untuk sharf (penukaran mata uang asing) karena ada syarat penyerahan barang langsung, juga tidak untuk jual beli as-Salm (1) karena ada syarat pembayaran harus dibayar di muka.

Berkaitan dengan kemungkinan terjadinya pemalsuan dan penggelapan atau kekeliruan, harus dikembalikan kepada kaidah-kaidah umum untuk menetapkan perkara.

Kedua: Hal yang menjadi penyebab terjadinya ijab harus tetap ada hingga terjadinya qabul dari pihak kedua yang ikut dalam akad. Kalau ijab itu ditarik oleh pihak pertama, lalu datang qabul, itu dianggap qabul tanpa ijab, dan itu tidak ada nilainya sama sekali.

Ketiga: Tidak adanya hal yang menunjukkan penolakan atau pemunduran diri dari pihak kedua. Karena adanya hal itu mem-batalkan ijab. Kalau datang lagi penerimaan sesudah itu, sudah tidak ada gunanya lagi, karena tidak terkait lagi dengan ijab sebe-lumnya secara tegas sehingga akad bisa dilangsungkan.

(1) Pengecualian jual beli sharf dan salm masih perlu diperdebatkan. Karena semua media yang memung-kinkan diberlangsungkannya transaksi dengan cara seperti itu juga bisa memberikan harga modal di muka dalam lokasi transaksi seperti pada jual beli salm, yakni dengan mentransfernya secara langsung ke rekening penjual melalui internet. Pemberian barang secara langsung juga dapat dilakukan seperti dalam jual beli sharf.

oleh : Prof.Dr.Abdullah al-Mushlih & prof.Dr.Shalah ash-Shawi

:: Hukum-Hukum Umum Dalam Perjanjian Usaha ::

2007-02-17T18:32:00.000-08:00

DEFINISI & RUKUN AKAD / PERJANJIAN / KESEPAKATAN

Secara bahasa, akad atau perjanjian itu digunakan untuk banyak arti, yang keseluruhannya kembali kepada bentuk ikatan atau penghubungan terhadap dua hal.

Sementara akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan keinginan orang lain dengan cara yang memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyariatkan.

Terkadang kata akad dalam istilah dipergunakan dalam pe-ngertian umum, yakni sesuatu yang diikatkan seseorang bagi diri-nya sendiri atau bagi orang lain dengan kata harus. Di antaranya adalah firman Allah : "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad kalian."

Jual beli dan sejenisnya adalah akad atau perjanjian/kese-pakatan. Setiap hal yang diharuskan seseorang atas dirinya sendiri baik berupa nadzar, sumpah dan sejenisnya, disebut sebagai akad.

RUKUN-RUKUN AKAD/PERJANJIAN

Akad memiliki tiga rukun: Adanya dua orang atau lebih yang saling terikat dengan akad, adanya sesuatu yang diikat dengan akad, serta pengucapan akad/perjanjian tersebut.

1. Dua Pihak atau lebih yang Saling Terikat Dengan Akad

Dua orang atau lebih yang terikat dengan akad ini adalah dua orang atau lebih yang secara langsung terlibat dalam per-janjian. Kedua belah pihak dipersyaratkan harus memiliki kemam-puan yang cukup untuk mengikuti proses perjanjian, sehingga perjanjian atau akad tersebut dianggap sah. Kemampuan tersebut terbukti dengan beberapa hal berikut:

Pertama: Kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk. Yakni apabila pihak-pihak tersebut sudah berakal lagi baligh dan tidak dalam keadaan tercekal. Orang yang tercekal karena dianggap idiot atau bangkrut total, tidak sah melakukan perjanjian.

Kedua: Pilihan. Tidak sah akad yang dilakukan orang di bawah paksaan, kalau paksaan itu terbukti. Misalnya orang yang berhutang dan butuh pengalihan hutangnya, atau orang yang bangkrut, lalu dipaksa untuk menjual barangnya untuk menutupi hutangnya.

Kemudian ketiga, akad itu dapat dianggap berlaku (jadi total) bila tidak memiliki pengandaian yang disebut khiyar (hak pilih). Seperti khiyar syarath (hak pilih menetapkan persyaratan), khiyar ar-ru’yah (hak pilih dalam melihat) dan sejenisnya. Nanti akan dijelaskan secara rinci.

2. Sesuatu yang Diikat Dengan Akad

Yakni barang yang dijual dalam akad jual beli, atau sesuatu yang disewakan dalam akad sewa dan sejenisnya. Dalam hal itu juga ada beberapa persyaratan sehingga akad tersebut dianggap sah, yakni sebagai berikut:

· Barang tersebut harus suci atau meskipun terkena najis, bisa dibersihkan. Oleh sebab itu, akad usaha ini tidak bisa diber-lakukan pada benda najis secara dzati, seperti bangkai. Atau benda yang terkena najis namun tidak mungkin dihilangkan najisnya, seperti cuka, susu dan benda cair sejenis yang terkena najis. Namun kalau mungkin dibersihkan, boleh-boleh saja.

· Barang tersebut harus bisa digunakan dengan cara yang disyariatkan. Karena fungsi legal dari satu komoditi menjadi dasar nilai dan harga komoditi tersebut. Segala komoditi yang tidak berguna seperti barang-barang rongsokan yang tidak dapat dimanfaatkan. (Yang perlu diingat di sini, bahwa satu barang dikatakan bermanfaat atau tidak, itu bisa berubah melalui perkembangan zaman. Sampah misalnya, dahulu dianggap sebagai barang rongsokan yang tidak dapat dimanfaatkan. Namun dalam kehidupan modern kita sekarang ini, sampah dapat digunakan dalam produksi pupuk dan sejenisnya. Maka komoditi ini tidak lagi dianggap sebagai barang rongsokan) Atau bermanfaat tetapi untuk hal-hal yang diharamkan, seperti minuman keras dan sejenisnya, semuanya itu tidak dapat diperjualbelikan.

· Komoditi harus bisa diserahterimakan. Tidak sah menjual barang yang tidak ada, atau ada tapi tidak bisa diserahterimakan. Karena yang demikian itu termasuk menyamarkan harga, dan itu dilarang.

· Barang yang dijual harus merupakan milik sempurna dari orang yang melakukan penjualan. Barang yang tidak bisa dimiliki tidak sah diperjualbelikan.

· Harus diketahui wujudnya oleh orang yang melakukan akad jual beli bila merupakan barang-barang yang dijual lang-sung. Dan harus diketahui ukuran, jenis dan kriterianya apabila barang-barang itu berada dalam kepemilikan namun tidak berada di lokasi transaksi. Bila barang-barang itu dijual langsung, harus diketahui wujudnya, seperti mobil tertentu atau rumah tertentu dan sejenisnya. Namun kalau barang-barang itu hanya dalam kepemilikan seperti jual beli sekarang ini dalam akad jual beli as-Salm, di mana seorang pelanggan membeli barang yang diberi gambaran dan dalam kepemilikan penjual, maka disyaratkan ha-rus diketahui ukuran, jenis dan kriterianya, berdasarkan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam :

مَنْ أَسْلَمَ فَلْيُسْلِمْ فيِ كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ

"Barangsiapa yang melakukan jual beli as-Salm hendaknya ia memesannya dalam satu takaran atau timbangan serta dalam batas waktu yang jelas."

Nanti akan dijelaskan secara rinci. Kepastian akad tersebut ditentukan oleh tidak adanya hal yang menyebabkan munculnya pilihan lain, seperti terlihatnya cacat barang dan sejenisnya.

3. Pengucapan akad

Yang dimaksudkan dengan pengucapan akad itu adalah ungkapan yang dilontarkan oleh orang yang melakukan akad un-tuk menunjukkan keinginannya yang mengesankan bahwa akad itu sudah berlangsung. Tentu saja ungkapan itu harus mengandung serah terima (ijab-qabul).

Ijab (ungkapan penyerahan barang) adalah yang diungkap-kan lebih dahulu, dan qabul (penerimaan) diungkapkan kemudian. Ini adalah madzhab Hanafiyah. Yang benar menurut mereka adalah ijab adalah yang diucapkan sebelum qabul, baik itu dari pihak pemilik barang atau pihak yang akan menjadi pemilik berikutnya.

Ijab menunjukkan penyerahan kepemilikan. Sementara qabul menunjukkan penerimaan kepemilikan. Ini adalah madzhab ma-yoritas ulama. Maka yang benar menurut mereka bahwa ijab itu harus diungkapkan oleh orang pemilik barang pertama, seperti penjual, pemberi sewaan, wali calon istri dan lain sebagainya. Dan yang benar menurut mereka qabul itu berasal dari orang yang akan menjadi pemilik kedua barang tersebut, seperti pembeli, penyewa, calon suami dan lain sebagainya. Jadi pemilik pertama yang mengucapkan ijab sementara calon pemilik kedua yang mengucapkan qabul. Tidak ada perbedaan bagi mereka, siapapun yang mengucapkan ungkapannya pertama kali dan siapa yang terakhir.
(1) Ikatan itu sendiri bisa berarti kongkrit, dan itulah arti sebenarnya. Seperti dikatakan dalam bahasa Arab: "aqaddhul habl" (saya mengikat dengan tali), yakni saya ikat dan saya hubungkan antara dua ujungnya. Namun ikatan tersebut juga bisa memiliki pengertian abstrak seperti ikatan jual beli misalnya. Dapat digunakan juga untuk hal yang diharuskan seseorang bagi dirinya sendiri seperti satu pekerjaan tertentu di masa mendatang. Seperti mengikat tekad pada diri sendiri untuk harus berhaji pada tahun ini.

oleh : Prof.Dr.Abdullah al-Mushlih & prof.Dr.Shalah ash-Shawi

:: Hukum-Hukum Umum Dalam Perjanjian Usaha ::

2007-02-17T18:15:00.000-08:00

Hukum-hukum Umum Dalam Perjanjian Usaha

Dalam dunia usaha, perjanjian usaha itu menduduki posisi yang amat penting. Karena perjanjian itulah yang memba-tasi hubungan antara dua pihak yang terlibat dalam pengelolaan usaha, dan akan mengikat hubungan itu di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Karena dasar hubungan itu adalah pelak-sanaan apa yang menjadi orientasi kedua orang yang melakukan perjanjian, dijelaskan dalam perjanjian oleh keduanya, kecuali bila menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, atau mengandung unsur pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah. Warisan ilmu fiqih yang kita miliki memuat berbagai rincian dan penetapan dasar-dasar perjanjian-perjanjian usaha tersebut sehingga dapat merealisasikan tujuannya, memenuhi kebutuhan umat pada saat yang sama, serta melahirkan bagi umat Islam beberapa kaidah dan pandangan untuk digunakan memenuhi kebutuhan modern kita. Tidak ada salahnya kita juga menarik pelajaran dari berbagai pengalaman kalangan non muslim. Kalangan barat telah biasa melakukan berbagai perjanjian usaha tersebut dengan baik, yakni dengan memberikan jaminan kepada masing-masing pihak terhadap hak-hak mereka, dengan rincian yang sangat jelas.

Semakin jelas rincian dan kecermatan dalam membuat per-janjian usaha, semakin kecil kemungkinan adanya konflik dan pertentangan antara kedua belah pihak di masa mendatang.

Seorang usahawan muslim tertantang untuk memberikan perhatian terhadap persoalan perjanjian tersebut, dalam menyu-sun konsep dan manajemennya dari awal, dan dalam menunaikan hak dan menjaga keuntungan usahanya itu hingga akhir masa perjanjian. Ia lebih layak melakukan semua itu, karena ia mem-baca firman Allah:

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." (Al-Maidah: 1).

Oleh sebab itu kepada usahawan muslim, penulis sajikan beberapa hukum umum yang berkaitan dengan berbagai perjan-jian usaha dan keterampilan yang berkaitan dengannya, serta berbagai pilihan yang relevan dengan proposal rinci yang dapat memenuhi kebutuhan dalam menjalankan usaha di kehidupan modern sekarang ini.

oleh : Prof.Dr.Abdullah al-Mushlih & prof.Dr.Shalah ash-Shawi

:: Harta, Usaha Dan Keuntungan ::

2007-02-17T18:10:00.000-08:00

KESIMPULAN

Hukum-hukum Seputar Harta, Usaha dan Keuntungan

HARTA: Yakni sesuatu yang dicenderungi oleh tabiat manusia dan bisa disimpan untuk digunakan pada waktu yang dibutuhkan.

Harta dapat diklasifikan ke dalam banyak bagian sesuai de-ngan orientasi pembagiannya:

{b]Harta sebagai nilai tukar dan sebagai alat barter.

Harta yang menjadi nilai tukar (uang), adalah yang tidak ada padanannya di pasaran, kalaupun ada jelas tidak sama nilainya seperti binatang dan batu-batu mulia. Sementara harta yang menjadi alat barter adalah yang memiliki padanan di pasaran tanpa ada perbedaan yang berarti ketika dilakukan transaksi penukaran.

Harta diam dan harta bergerak. Harta diam adalah yang tidak bisa dipindahkan atau dialihkan, seperti tanah dan yang menem-pel dengan tanah secara permanen seperti bangunan. Sementara harta bergerak adalah yang dapat dipindahkan dan dialihkan ke tempat lain.

Harta yang tidak boleh dimiliki dan tidak boleh dipindahkan kepemilikannya, seperti jalan-jalan, jembatan dan lain-lain selama fasilitasnya masih digunakan umum. Ada juga yang hanya mung-kin untuk dimiliki atau dipindahkan kepemilikan bila ada alasan yang disyariatkan seperti harta yang diwakafkan, seperti tanah yang terikut pada lokasi Baitul Mal. Ada juga yang boleh dimiliki dan dipindahkan kepemilikannya, yakni selain dari dua jenis harta tersebut.

Sebab-sebab kepemilikan harta itu ada tiga Pertama : Sekedar dengan menyentuhkan tangan pada harta tersebut, yakni harta mubah yang belum ada pemiliknya. Kedua : transaksi pemindahan kepemilikan. Dan ketiga : warisan.
Hak-hak dalam harta itu ada tiga: Hak Allah, hak pribadi dan hak kolektif.
{b]USAHA: Usaha adalah keterampilan, profesi dan pekerjaan untuk mencari rizki.
Usaha yang menentukan tegaknya kehidupan pribadi, hukumnya adalah fardhu ain. Usaha yang menentukan tegaknya kehidupan umat secara kolektif hukumnya adalah fardhu kifayah. Seorang pengusaha harus mempelajari hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan profesinya, sebagaimana ia juga harus bekerja secara profesional dan serius.

KEUNTUNGAN: Keuntungan adalah selisih harga jual dengan harga beli setelah dipotong biasa operasional jual beli.

Setiap keuntungan yang berasal dari perdagangan dalam berbagai bidang pekerjaan yang diharamkan, maka itu adalah hasil yang kotor, sehingga yang lahir adalah transaksi yang rusak. Keuntungan menjadi haram bila diperoleh melalui penipuan dan manipulasi, atau melalui kamuflase berat, monopoli penjualan dan sejenisnya.

Tidak ada pembatasan keuntungan tertentu sehingga haram mengambil keuntungan lebih dari itu, akan tetapi semua itu ter-gantung pada aturan penawaran dan permohonan, tanpa meng-hilangkan sikap santun dan simpel.

Dibolehkan melakukan jual beli kredit dengan penambahan harga bila pembayarannya tertunda dari waktu akad, menurut pendapat yang benar dari dua pendapat yang ada.

Jual beli ‘inah: Yakni sejenis jual beli manipulatif untuk men-dapatkan keuntungan dari sesuatu yang dipinjamkan. Yakni men-jual barang untuk dibayar secara berjangka, lalu dalam transaksi itu juga membelinya secara kontan dengan harga yang lebih murah.

Para ulama telah bersepakat tentang haramnya jual beli tersebut apabila dilakukan dengan kesepakatan dan disengaja. Namun para ulama berbeda pendapat kalau itu dilakukan tidak melalui kesepakatan, yakni secara kebetulan.

Jual beli wafa’: yaitu jual beli dengan syarat saling mengem-balikan, yaitu dikala penjual mengembalikan lagi pembayaran maka si pembeli mengembalikan lagi barangnya, jual beli ini tidak disyariatkan menurut pendapat yang benar, karena maksud sebenarnya dari hal ini adalah riba, yaitu dengan memberikan uang di masa mendatang sedangkan manfaat dan barang itu ada-lah tambahan ribawi.

oleh : Prof.Dr.Abdullah al-Mushlih & prof.Dr.Shalah ash-Shawi

:: Harta, Usaha Dan Keuntungan ::

2007-02-17T18:06:00.000-08:00

Ketetapan Majelis Ulama Fiqih Mengenai Standarisasi Harga

Majelis ulama fiqih yang terikut dalam organisasi mukmatar Islam yang diadakan dalam pertemuan ke lima di Kuwait pada tanggal 1-6 Jumadil Ula 1409 H., bertepatan dengan 10-15 Desember 1988, telah melakukan diskusi tentang pembatasan keuntungan para pedagang. Mereka membuat ketetapan berikut:

Pertama: Hukum asal yang diakui oleh nash dan kaidah-kaidah syariat adalah membiarkan umat bebas dalam jual beli mereka, dalam mengoperasikan harta benda mereka dalam bingkai hukum syariat Islam yang penuh perhatian dengan segala kaidah di dalamnya. Hal itu sesuai dengan firman Allah:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (An-Nisa: 29).

Kedua: Tidak ada standarisasi keuntungan tertentu yang mengikat para pedagang dalam melakukan berbagai transaksi jual beli mereka. Hal itu dibiarkan sesuai kondisi dunia usaha secara umum dan kondisi pedagang dan kondisi komoditi barang dagangan, namun dengan tetap memperhatikan kode etik yang disyariatkan dalam Islam: Sikap santun, puas, toleransi dan simpel.

Ketiga: Berlimpah dalil-dalil dalam ajaran syariat yang mewajibkan segala bentuk aktivitas dibebaskan dari hal-hal yang diharamkan atau bersentuhan dengan hal-hal haram, seperti penipuan, kecurangan, manipulasi, memanfaatkan ketidaktahuan orang lain, memanipulasi keuntungan, memonopoli penjualan, yang kesemuanya berbahaya bagi masyarakat umum maupun kalangan khusus.

Keempat: Pemerintah tidak boleh ikut campur menentukan standarisasi harga kecuali kalau melihat adanya ketidakberesan di pasar dan ketidakberesan harga karena berbagai faktor yang dibuat-buat. Dalam kondisi demikian, pemerintah boleh turut campur dengan berbagai sarana yang memungkinkan untuk mengatasi berbagai faktor dan sebab ketidakberesan, kenaikan harga dan kamuflase berat tersebut.

oleh : Prof.Dr.Abdullah al-Mushlih & prof.Dr.Shalah ash-Shawi

:: Harta, Usaha Dan Keuntungan ::

2007-02-17T18:05:00.000-08:00

KEUNTUNGAN

Keuntungan Halal dan Keuntungan Haram

Keuntungan adalah selisih lebih antara harga pokok dan biaya yang dikeluarkan dengan penjualan. Kalangan ekonom mendefi-nisikannya sebagai: Selisih antara total penjualan dengan total biaya, total penjualan yakni harga barang yang dijual. Total biaya operasional adalah seluruh biaya yang dikeluarkan dalam pen-jualan, yang terlihat dan tersembunyi.

Karena perniagaan berarti jual beli dengan tujuan mencari keuntungan, maka keuntungan merupakan tujuannya yang paling mendasar, bahkan merupakan tujuan asli dari perniagaan.

Asal dari mencari keuntungan adalah disyariatkan, kecuali bila diambil dengan cara haram. Di antara cara-cara haram dalam mengeruk keuntungan adalah:

Keuntungan dari Memperdagangkan Komoditi Haram

Segala yang muncul dari hasil memperjualbelikan komoditi haram adalah haram, termasuk usaha kotor yang diwadahi oleh transaksi yang rusak pula. Contohnya memperjualbelikan minuman keras, obat bius, bangkai, daging babi, segala sesuatu yang membahayakan orang seperti makan-makanan rusak, minuman-minuman tidak sehat serta berbagai bahan makanan berbahaya dan sejenisnya. Dalil yang menunjukkan haramnya menjual komoditi haram itu banyak sekali dan amat populer. Nanti akan penulis paparkan sebagian di antaranya di bagian khusus dari pembahasan ini.

Keuntungan dari Perdagangan Curang dan Manipulatif

Yakni dengan cara menyembunyikan cacat barang dagangan atau menawarkan barang dagangan dengan tampilan yang berbeda dari sebenarnya, dengan trik yang dapat mengelabui pembeli dan mengaburkan penglihatannya.

Para ulama salaf dahulu berpandangan bahwa memberita-hukan cacat barang termasuk nasihat yang merupakan isi pokok ajaran ini. Termasuk bagian yang menjadi baiat Rasulullah a terhadap para sahabat beliau. Mereka tidak menganggap diri mereka melakukan perbuatan yang disunnahkan saja ketika me-reka memberikan nasihat.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, "Agama adalah nasihat." Kami ber-tanya, "Untuk siapa wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, untuk KitabNya, untuk RasulNya, untuk kaum muslimin yang awam dan untuk para pemimpin mereka." HR.Muslim

Keuntungan Melalui Penyamaran Harga yang Tidak Wajar

Yakni melalui tindakan kamuflase harga yang tidak wajar menurut kebiasaan. Asal dari kamuflase harga tersebut masih diizinkan. Karena tujuan dari berdagang adalah mencari keun-tungan. Dan itu tidak mungkin melainkan dengan sedikit kamuflase harga. Sementara kamuflase berat itu hanya terjadi dengan semacam penyembunyian harga yang berkembang saat itu. Bila harga meningkat karena penyembunyian harga pasar, maka itu kenaikan yang dipaksakan. Sementara kalau kenaikan harga tidak dengan menyembunyikan harga pasar, tentu itu merupakan keutamaan Allah atas diri penjual.

Keuntungan Melalui Penimbunan Barang Dagangan

Menimbun yang dimaksud di sini adalah segala pencekalan komoditi seperti makanan pokok dan yang lainnya yang berakibat membahayakan orang banyak. Demikian menurut pendapat yang tepat dari para ulama. Namun dosa menimbun makanan pokok dalam penjualan itu lebih besar, karena orang amat membu-tuhkannya.

Diriwayatkan oleh Muslim dengan sanadnya sendiri dari Said bin Musayyab, dari Ma'mar bin Abdillah, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

لاَ يَحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ

"Tidaklah melakukan penimbunan barang dagangan kecuali Ahli Maksiat."

Batas Maksimal Keuntungan

Tidak ada dalil dalam syariat sehubungan dengan jumlah tertentu dari keuntungan sehingga bila melebihi jumlah tersebut dianggap haram, sehingga menjadi kaidah umum untuk seluruh jenis barang dagangan di setiap zaman dan tempat. Hal itu karena beberapa hikmah, di antaranya:

Perbedaan harga, terkadang cepat berputar dan terkadang lambat. Kalau perputarannya cepat, maka keuntungannya lebih sedikit, menurut kebiasaan. Sementara bila perputarannya lambat, keuntungannya banyak.

Perbedaan penjualan kontan dengan penjualan dengan pem-bayaran tertunda. Pada asalnya, keuntungan pada penjualan kon-tan lebih sedikit daripada penjualan bentuk kedua.

Perbedaan komoditi yang dijual, antara komoditi primer dan sekunder, keuntungannya lebih sedikit, karena memperhatikan kaum papa dan orang-orang yang membutuhkan, dengan komo-diti luks, yang keuntungannya dilebihkan menurut kebiasaan, karena kurang dibutuhkan (sehingga jarang laku).

Oleh sebab itu sebagaimana telah dijelaskan, tidak ada diriwayatkan dalam sunnah Nabi yang suci pembatasan keun-tungan sehingga tidak boleh mengambil keuntungan lebih dari itu. Bahkan sebaliknya diriwayatkan hadits yang menetapkan bolehnya keuntungan dagang itu mencapai dua kali lipat pada kondisi-kondisi tertentu, atau bahkan lebih dari itu.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahihnya, dari Urwah diriwayatkan bahwa Nabi a pernah memberinya satu dinar untuk dibelikan seekor kambing buat beliau. Lalu Urwah meng-gunakan uang tersebut untuk membeli dua ekor kambing. Salah satu kambing itu dijual dengan harga satu dinar, lalu ia datang menemui Nabi dengan membawa kambing tersebut dengan satu dinar yang masih utuh. Ia menceritakan apa yang dia kerjakan. Maka Nabi mendoakan agar jual belinya itu diberkati oleh Allah. Setelah itu, kalau saja ia mau membeli tanah, ia bisa menjualnya dengan mendapatkan keuntungan!

Diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnadnya dari Urwah bahwa ia menceritakan:

"Nabi pernah ditawarkan kambing dagangan. Lalu beliau mem-berikan satu dinar kepadaku. Beliau bersabda, 'Hai Urwa, datangi pedagang hewan itu, belikan untukku satu ekor kambing.' Aku mendatangi pedagang tersebut dan menawar kambingnya. Akhirnya aku berhasil membawa dua ekor kambing. Aku kembali dengan mem-bawa kedua ekor kambing tersebut -dalam riwayat lain 'meng-giring kedua kambing itu'- Di tengah jalan, aku bertemu seorang lelaki dan menawar kambingku. Kujual satu ekor kambing dengan harga satu dinar. Aku kembali kepada Nabi dengan membawa satu dinar berikut satu ekor kambing. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah! Ini kambing Anda dan ini satu dinar juga milik Anda!' Beliau bertanya, "Apa yang engkau lakukan?" Aku menceritakan semuanya. Beliau bersabda, 'Ya Allah, berkatilah keuntungan perniagaannya.' Kualami sesudah itu bahwa aku pernah berdiri di Kinasah di kota Kufah, aku berhasil membawa keuntungan empat puluh ribu dinar sebelum aku sampai ke rumah menemui keluargaku." HR. Ahmad di dalam Musnadnya.

Diriwayatkan dengan shahih bahwa Zubair bin al-Awwam pernah membeli sebuah tanah hutan, yakni sebidang tanah luas di daerah tinggi di kota Madinah dengan harga seratus tujuh puluh ribu dinar. Namun kemudian ia menjualnya dengan harga satu juta dinar. Yakni menjualnya dengan harga berlipat-lipat kali lebih mahal.

Hal yang perlu dicermati di sini, bahwa semua kejadian itu tidak mengandung unsur penipuan, manipulasi, monopoli, me-manfaatkan keluguan pembeli, ketidaktahuannya, kondisinya yang terpepet atau sedang membutuhkan, lalu harga ditinggikan.

Di sisi lain, semua kejadian ini tidaklah menggambarkan kai-dah umum dalam mengukur keuntungan. Justru sikap memberi kemudahan, sikap santun dan puas dengan keuntungan yang sedikit itu lebih sesuai dengan petunjuk para ulama salaf dan ruh kehidupan syariat.

Orang yang puas dengan keuntungan sedikit pasti usahanya akan penuh dengan berkah. Ali biasa keliling pasar Kufah dengan membawa tongkat sambil berkata, "Hai para pedagang, ambillah hak kalian, kalian akan selamat. Jangan kalian tolak keuntungan yang sedikit, karena kalian bisa terhalangi mendapatkan keun-tungan besar.."

Sebagaimana pendapat yang mengatakan bahwa para pe-dagang bebas membatasi keuntungan mereka dalam batas-batas yang sesuai dengan kaidah-kaidah syariat secara umum, tidaklah menghalangi pemerintah untuk melakukan standarisasi harga dan memaksa para pedagang untuk menjual barang dagangan mereka dengan harga tertentu, tidak boleh lebih dari itu, apabila kondisi mendesak ke arah itu dan terdapat situasi yang mengharuskan adanya standarisasi harga tersebut.

oleh : Prof.Dr.Abdullah al-Mushlih & prof.Dr.Shalah ash-Shawi

:: Harta, Usaha Dan Keuntungan ::

2007-02-17T18:03:00.000-08:00

DEFINISI USAHA

Usaha secara etimologi artinya adalah kegiatan atau pekerjaan dalam bentuk umum.
Secara terminologis sering digunakan untuk semua jenis pekerjaan manusia dan aktivitasnya, seperti dalam firman Allah:

"Dan katakanlah, 'Berusahalah kamu, maka Allah dan RasulNya serta orang-orang mukmin akan melihat usahamu itu." (At-Taubah: 105).

Namun terkadang digunakan untuk arti khusus: yakni keterampilan, profesi atau mencari rizki seperti, seperti dalam sabda Nabi:
مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَاماً قَطُّ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ كَانَ يَأْكُلُ
مِنْ عَمَلِ يَدِهِ
"Tidak ada makanan yang dimakan seseorang yang lebih baik dari makanan yang merupakan usaha tangannya sendiri. Karena Nabi Allah Daud makan dari hasil usaha tangannya sendiri." HR. Bukhari
Usaha dalam Islam dibatasi dengan dua hal: Keikhlasan dan ittiba' atau mengikuti Rasulullah. Yakni bahwa usahanya itu hen-daknya dilakukan untuk mencari keridhaan Allah dan hendaknya usahanya itu sesuai dengan Sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam .
Allah berfirman:

"Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Rabbnya maka hen-daklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia memper-sekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Rabbnya". (Al-Kahfi: 110).

Kebenaran satu usaha tentu saja dilihat dari kesesuaian usaha itu dengan syariat. Sementara Allah tidak akan memberikan pahala pada satu amalan kecuali bila bertujuan mengharapkan keridhaanNya.

Usaha yang menentukan tegaknya hidup manusia, hukumnya fardhu 'ain. Sementara usaha menentukan tegaknya kehidupan bersama, hukumnya adalah fardhu kifayah. Mendirikan peru-sahaan dan perindustrian dilihat dari kebutuhan umat secara kolektif hukumnya adalah fardhu kifayah. Bertawakal kepada Allah tidak berarti menganggur dan meninggalkan usaha. Karena yang demikian disebut "penggantungan", yang tercela. Sesung-guhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tidak pernah memerintahkan umat manusia meninggalkan usaha mencari rizki dan mencari penghidupan. Bahkan Allah mengakui cara mencari rizki yang Allah ridhai. Oleh sebab itu tidak ada alasan mencela jalur-jalur usaha yang disyariatkan. Yang dicela adalah yang menyebabkan pelakunya lupa kepada Allah dan menghalanginya untuk beramal ibadah kepadaNya, sebagaimana dalam firman Allah:
"Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah…" (An-Nur: 37).

Ilmu dan amal dalam Islam tidak dapat dipisahkan. Oleh sebab itu orang yang beramal atau berusaha harus mempelajari hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan bidang usahanya sehingga tidak tergelincir dan terjerumus dalam keharaman. Seorang bisnisman hendaknya mempelajari bagian ilmu fiqih yang berkaitan dengan berbagai aktivitas bisnis yang diharamkan. Untuk alasan itulah buku ini disusun. Demikian juga sikap seorang dokter, petani, produsen dan lain sebagainya.

Sebagaimana seorang pekerja wajib mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan bidang usahanya dari hukum-hukum syariat, ia juga harus menekuni dan mengerjakan pekerjaannya itu dengan baik, serta melakukan berbagai cara yang dapat menolongnya menyelesaikan pekerjaannya, dengan melatih dan mengajarkan ilmunya atau dengan cara lain. Terkecuali bila ia menipu kaum muslimin. Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:
مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

"Barangsiapa yang berbuat curang, maka ia bukan termasuk umatku."

Orang yang bekerja sebagai dokter tetapi tidak mengenal ilmu kedokteran, maka ia harus bertanggung jawab.

oleh : Prof.Dr.Abdullah al-Mushlih & prof.Dr.Shalah ash-Shawi

:: Harta, Usaha Dan Keuntungan ::

2007-02-17T18:01:00.000-08:00

SEBAB KEPEMILIKAN HARTA ADA TIGA:

Sekedar memegang harta mubah yang belum ada pemiliknya, namun dengan beberapa syarat tertentu.
Perjanjian pemindahan kepemilikan seperti jual beli, hibah dan sejenisnya.
Warisan.

Hak-Hak Terhadap Harta Juga Ada Tiga:

Harta pribadi.
Harta ini tidak boleh disentuh oleh orang lain melain-kan dengan kerelaan hati pemiliknya. Sikap kriminal mengambil harta ini melalui pencurian misalnya, menyebabkan pelakunya harus dipotong tangannya. Bila tidak sampai dicuri, harus diberikan hukuman pelajaran. Berkaitan dengan diboleh-kannya memberi hukuman dengan sanksi harta/uang masih diperselisihkan dengan sengit di kalangan para ulama. Namun pendapat yang membolehkannya dianggap sebagai pendapat yang layak diikuti.
Harta milik Allah.
Harta pada asalnya memang milik Allah. Manusia seluruhnya hanya diberi kesempatan memilikinya sementara. Allah shallallahu ‘alaihi wasallam berfirman,

"Dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakanNya kepadamu" (An-Nur: 33).

Dan Allah juga berfirman,

"Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah men-jadikan kamu menguasainya" (Al-Hadid: 7).

Konsekuensi dari hak Allah ini ada dua hal: Mengoperasikan harta ini sesuai dengan tuntunan syariat, mengeluarkan zakat yang wajib. Kaum fakir miskin ikut berserikat memiliki sebagian harta ini dengan hak mereka mendapatkan zakat.
Harta milik bersama.
Konsekuensi harta ini adalah didahu-lukannya kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi ke-tika terjadi bentrokan, dengan memberikan kompensasi yang adil kepada pemilik harta tersebut sehingga hak-hak pribadi mereka.

oleh : Prof.Dr.Abdullah al-Mushlih & prof.Dr.Shalah ash-Shawi

:: Harta, Usaha Dan Keuntungan ::

2007-02-17T17:58:00.000-08:00

MAL ATAU HARTA SECARA BAHASA ADALAH SESUATU YANG DIGENGGAM DAN DIMILIKI

Dalam istilah ilmu fiqih, dinyatakan oleh kalangan Hanafiyah bahwa harta itu adalah sesuatu yang digandrungi oleh tabiat manusia dan mungkin disimpan untuk digunakan saat dibutuh-kan. Namun harta tersebut tidak akan bernilai kecuali bila dibolehkan menggunakannya secara syariat. Mereka membeda-kan antara materi dan nilai. Materi bisa terwujud hanya ketika seluruh manusia atau sebagian di antara mereka menggu-nakannya sebagai materi. Tetapi nilai hanya berlaku bila dibolehkan oleh ajaran syariat. Minuman keras, bangkai, babi, bunga riba, semuanya adalah harta atau materi, tetapi tidak bisa dikatakan sebagai barang bernilai.

Kalangan Hanafiyah atau kalangan lain, tidak mengakui eksistensi materi secara terpisah kecuali dengan pembolehan sya-riat. Bahkan minuman keras, bangkai dan sejenisnya secara asal memang bukan materi menurut mereka.

MACAM-MACAM HARTA

Harta terbagi menjadi berbagai macam tergantung dengan orientasi pembagiannya. Di antara bentuk klasifikasi tersebut adalah:

Harta sebagai Nilai Tukar dan Sebagai Alat Barter

Dalam warisan ilmu fiqih yang kita miliki, penggunaan kedua terminologi amat populer dalam bab-bab adab pergaulan. Apa arti kedua istilah tersebut?

Alat barter memiliki padanan yang tersebar di pasar tanpa ada perbedaan yang berarti dalam penggunaannya. Ada yang ber-bentuk barang takaran, barang timbangan, barang bilangan, yang masing-masingnya tidak memiliki perbedaan nilai, contohnya seperti berbagai macam biji-bijian, telur dan kain tenunan dan sejenisnya.

Sementara nilai tukar tidak ada yang sejenisnya di pasaran. Kalaupun ada, nilainya jelas berbeda, seperti hewan, batu-batu mulia dan sejenisnya.

Konsekuensi pembedaan antara nilai tukar dengan alat barter adalah munculnya banyak hukum-hukum, kita sebutkan sebagian di antaranya:

Alat barter (nilai riil) itu harus diganti dengan yang sama dengannya ketika terjadi kecurangan. Lain halnya dengan nilai tukar (nilai nominal), cukup ditukar dengan yang senilai dengannya saja.

Alat barter bisa menjadi hutang dan dibayar dengan benda sejenis lainnya, karena ia bisa digambarkan bentuknya, sesuai dengan nilai riilnya. Sementara nilai tukar hanya bisa digam-barkan dengan wujud dan nilainya saja, atau sesuai dengan nilai nominal yang disepakati.

Harta Diam dan Harta Bergerak

Dalam syariat, harta juga terbagi menjadi dua: Harta diam dan harta bergerak (seperti uang).

Harta tetap adalah harta yang tidak mungkin dipindahkan seperti tanah dan yang melekat dengan tanah, seperti bangunan permanen.

Harta bergerak adalah yang dapat dengan cepat dipindahkan dan dialihkan.

Menurut kalangan Hanafiyah yang termasuk harta diam hanya tanah saja. Namun menurut kalangan Malikiyah penger-tiannya bisa meluas kepada segala yang melekat dengan tanah secara permanen, seperti tanaman dan bangunan. Karena kedua-nya tidak mungkin dipindahkan kecuali harus dirubah sehingga bangunannya menjadi hancur berkeping-keping, sementara tana-mannya berubah menjadi kayu bakar.

Berdasarkan klasifikasi ini muncuk sejumlah hukum yang kami sebutkan sebagian di antaranya:

Disahkannya menjual harta diam sebelum diserahterimakan menurut sebagian ulama, seperti Abu Hanifah dan Abu Yusuf, dan tidak sah menjual harta bergerak sebelum diserahteri-makan, namun dalam aplikasinya ada sedikit perbedaan pendapat.

Mendahulukan pembersihan harta bergerak sebelum harta diam ketika seseorang dalam keadaan bangkrut terlilit hutang.

Tidak dibolehkannya menjual harta diam orang yang tercekal karena masih kecil atau karena idiot kecuali dalam kondisi darurat atau karena kemaslahatan yang pasti, atau karena kebutuhan mendesak. Sementara menjual harta bergerak dibolehkan untuk alasan kemaslahatan semata.

Hak-hak tetangga teman dekat yang terkait dengan seseorang hanya harta diam, bukan harta bergerak.

Adanya konsensus ulama tentang sahnya waqaf harta diam, namun ada perbedaan pendapat dalam harta bergerak.

Adanya hak syuf’ah dalam harta diam, namun tidak pada harta bergerak, kecuali kalau digolongkan dalam harga diam sebagai lampiran.

Dari segi kepemilikan, harta terbagi menjadi tiga bagian:

Harta yang tidak boleh dimiliki dan tidak boleh dipindahkan kepemilikannya serta menjadi fasilitas umum seperti jalan, jembatan, lapangan dan sejenisnya selama masih menjadi fasilitas umum.

Yang tidak mungkin untuk dimiliki atau dipindahkan kepemilikannya kecuali bila ada alasan yang disyariatkan, seperti harta diam yang diwakafkan, tanah yang terikut dengan lokasi Baitul Maal dan sejenisnya.

Yang boleh dimiliki dan dipindahkan kepemilikannya, yakni selain daripada kedua jenis harta di atas.

oleh : Prof.Dr.Abdullah al-Mushlih & prof.Dr.Shalah ash-Shawi

:: Harta, Usaha Dan Keuntungan ::

2007-02-17T17:55:00.000-08:00

HARTA, USAHA DAN KEUNTUNGAN

Dunia usaha adalah dunia harta. Dunia usaha berputar dari masa klasik hingga masa modern sekarang ini adalah untuk kepentingan mencari keuntungan, baik secara langsung atau melalui investasi modal. Semua itu tentu saja terjadi melalui usaha mengelola modal dan kerja keras dalam mengembang-kannya di sebagian besar kesempatan. Arti usaha mengoperasikan harta di sini adalah mencari keuntungan dan mengupayakan penambahan terhadap modal yang diinvestasikan. Oleh sebab itu, seorang usahawan muslim harus mengenal bingkai ilmu fiqih yang berkaitan dengan harta, usaha dan keuntungan melalui warisan ilmu-ilmu Islam, sebagai panduan mempelajari hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan pengembangan usaha secara umum. Mari kita cermati bersama pembahasannya secara global di dalam bab ini

oleh : Prof.Dr.Abdullah al-Mushlih & prof.Dr.Shalah ash-Shawi

:: Akhlak Usahawan Muslim ::

2007-02-17T17:51:00.000-08:00

MENJAGA KOMITMEN TERHADAP PERATURAN DALAM BINGKAI UNDANG-UNDANG SYARIAT

Seorang usahawan muslim tidak akan membiarkan dirinya terkena sanksi hukuman undang-undang positif karena ia me-langgar aturan-aturan dan rambu-rambu yang dihormati di tengah masyarakat. Ketika seseorang melakukan sikap tersebut, bukan berarti ia menetapkan hak bagi manusia untuk membuat undang-undang yang absolut. Akan tetapi sikap itu dia lakukan demi mengokohkan kewajiban yang diberikan Allah kepadanya untuk mencegah terjadinya kerusakan dan mencegah bahaya serta tidak membiarkan diri sendiri celaka. Oleh sebab itu sebisanya hendaknya ia bersungguh-sungguh menghindari berbagai aktivi-tas usaha yang dapat menjerumuskannya pada perangkap berbagai aturan yang bisa saja bertentangan dengan syariat. Misalnya tidak terlambat membenahi rekening dan nota-nota penting sehingga tidak terkena hukuman denda keterlambatan.

oleh : Prof.Dr.Abdullah al-Mushlih & prof.Dr.Shalah ash-Shawi

:: Akhlak Usahawan Muslim ::

2007-02-17T17:49:00.000-08:00

MENGHINDARI RIBA DAN SEGALA SARANA RIBA SEPERTI TRANSAKSI-TRANSAKSI KOTOR

Riba termasuk satu dari tujuh perbuatan yang membina-sakan. Orang-orang yang memakan riba hanya akan berdiri seba-gaimana orang-orang yang kesurupan setan. Al-Qur'an telah memaklumkan perang antara para pemakan riba dengan Allah dan RasulNya. Itu merupakan ancaman keras yang tidak ada duanya dibandingkan dengan maksiat lainnya. Karena siapa saja yang mencermati segala problematika di dunia yang klasik mau-pun modern, pasti akan mendapatkan kenyataan bahwa semua problematika ekonomi tersebut ujungnya akan kembali kepada bentuk kemungkaran berat ini. Seorang pengusaha muslim akan lebih menjaga diri agar tidak terjerumus dalam kubangan riba, dan mereka adalah orang yang paling jauh dari aktivitas yang berhubungan dengan riba melalui berbagai bentuk transaksi haram, meskipun secara zhahir tampak halal. Pada hakikatnya dalam Islam tidak dibolehkan untuk membuat trik transaksi yang bertujuan untuk menghalalkan yang telah diharamkan oleh Allah dan RasulNya. Hal tersebut nanti akan diulas secara rinci di tengah-tengah studi pembahasan ini, insya Allah.

Allah berfirman menyinggung haramnya riba, mengan-cam para pelakunya dengan siksa yang pedih di dunia dan di akhirat:

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni Neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa." (Al-Baqarah: 275-276).

Allah memaklumkan perang terhadap para pemakan riba. Dan Allah menganjurkan memberi kelonggaran kepada orang-orang yang terlilit hutang dan memberi sedekah kepada mereka. Allah berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan meme-rangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Dan peliharalah dirimu dari (adzab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya." (Al-Baqarah: 278-281).

Tergolongnya riba itu dalam hal-hal yang membinasakan disebutkan dalam hadits Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam diriwa-yatkan bahwa beliau bersabda:

اِجْتَنِبُوْا السَّبْعَ اْلمُوْبِقَاتِ، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ، وَالتَّوَليِّ يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ اْلمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ اْلمُؤْمِنَاتِ

"Hindarilah tujuh hal yang membinasakan." Para sahabat bertanya, "Apakah tujuh hal yang membinasakan itu wahai Rasulullah!" Beliau menjawab: "Perbuatan syirik terhadap Allah, sihir, membu-nuh orang yang diharamkan untuk dibunuh kecuali dengan hak membunuhnya, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh wanita suci yang sudah menikah bahwa mereka berzina.."

Berkaitan dengan laknat terhadap setiap orang yang terlibat dalam aktivitas riba pada sisi manapun, baik sebagai pemakan riba, atau orang yang memberikannya, sebagai sekretaris pelaku riba, atau saksi sekalipun, semuanya disebutkan dalam hadits Jabir bin Abdillah, ia menceritakan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat pemakan riba, orang yang memberikannya, juru tulisnya, dan saksi dari kedua belah pihak. Rasulullah menegaskan bahwa semuanya sama saja.

Di antara siksa akhirat yang dipersiapkan oleh Allah bagi para pemakan riba itu disebutkan dalam hadits Samurah bin Jundub diriwayatkan bahwa ia menceritakan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

"Tadi malam aku melihat dua orang lelaki yang mendatangi. Mereka berdua mengeluarkan aku ke sebuah tanah suci. Mereka berangkat membawaku hingga sampai ke sebuah sungai darah. Di situ terdapat seorang lelaki yang sedang berdiri. Di tengah sungai juga terdapat lelaki pula yang di depannya ada sebuah batu. Orang pertama berusaha keluar dari sungai. Tapi begitu ia hendak keluar, lelaki kedua melempar mulutnya dengan batu hingga ia kembali ke dalam sungai tersebut. Demikianlah seterusnya setiap kali ia hendak keluar, mulutnya dilempar dengan batu hingga terpaksa kembali lagi. Aku bertanya: "Siapakah lelaki itu?" Lelaki yang mengajakku berkata: "Itulah orang yang suka memakan riba."

oleh : Prof.Dr.Abdullah al-Mushlih & prof.Dr.Shalah ash-Shawi

:: Akhlak Usahawan Muslim ::

2007-02-17T17:48:00.000-08:00

TIDAK MEMBAHAYAKAN ORANG LAIN

Seorang usahawan muslim harus menjadi kompetitor yang baik. Dalam melakukan kompetisi bisnis, ia tetap menganut kaidah "tidak melakukan bahaya dan hal yang membahayakan orang lain". Ia tidak akan memainkan harga barang, menaik-turunkan harga untuk merugikan pedagang lain. Ia juga tidak akan memahalkan harga barang karena memanfaatkan kebutuhan orang lain, dan karena dia sendiri yang memiliki barang tersebut. Karena orang yang memiliki peluang mengendalikan harga ba-rang kaum muslimin, lalu ia sengaja memahalkannya, pasti ia akan menerima siksa Allah di hari Kiamat nanti.

Seorang usahawan muslim tidak akan menjual barang yang masih dalam proses transaksi jual beli dengan orang lain. Ia tidak akan menawar barang yang masih ditawar oleh orang lain. Ia tidak akan berlebihan memuji barangnya ketika ia menjualnya. Ia juga tidak akan berlebihan menjelek-jelekkan barang kalau ia hendak membelinya. Ia selalu dikendalikan oleh sikap adil dan arif dalam melakukan segala hal, karena itu adalah tabiat fitrah-nya. Dengan kedua sifat itulah, langit dan bumi ditegakkan.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah mencanangkan prinsip larangan ter-hadap hal-hal yang membahayakan melalui sabda beliau:

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

"Tidak dihalalkan melakukan bahaya atau hal yang membahayakan orang lain,"

Sementara mengenai diharamkannya seseorang menjual barang yang masih dalam proses transaksi jual beli dengan orang lain agar tidak melukai hatinya, disebutkan dalam hadits Ibnu Umar bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

"Janganlah sebagian di antara kalian menjual sesuatu yang masih dalam transaksi orang lain,"

Dalam riwayat lain disebutkan:

"Janganlah salah seorang di antara kalian menjual sesuatu yang masih dalam transaksi orang lain. Dan janganlah salah seorang di antara kalian meminang wanita yang masih di bawah pinangan orang lain, kecuali ia diizinkan,"

Sementara monopoli dan mempermainkan harga juga dije-laskan keharamannya dalam sabda beliau: "Setiap orang yang melakukan monopoli pasti ahli maksiat,”

oleh : Prof.Dr.Abdullah al-Mushlih & prof.Dr.Shalah ash-Shawi

:: Akhlak Usahawan Muslim ::

2007-02-17T17:47:00.000-08:00

LOYAL KEPADA ORANG-ORANG BERIMAN

Seorang pengusaha muslim meskipun sudah melanglang buana ke seluruh penjuru bumi, dan sudah menguasai barat dan timur dengan usaha yang dijalaninya, namun ia tetap bagian dari umat Islam juga. Ia tetap harus mengusung dalam hatinya loya-litas, kecintaan dan pembelaan terhadap umat ini. Ia tetap menjadi juru nasihat bagi umat Islam, tetap mencintai kebaikannya, tidak menyokong musuh umat atas umat itu. Sehingga dalam mela-kukan usahnya ia tidak akan bekerjasama dengan musuh-musuh Allah melakukan hal-hal yang membahayakan umat Islam. Dalam melakukan segala sikapnya, ia selalu bertolak dari dasar keya-kinan yang kokoh, yang lebih besar daripada uang dan lebih mengakar daripada gunung. Keyakinan itu mencanangkan dalam hatinya sikap al-Wala (loyalitas) dan al-Bara (sikap antipati). Akar keyakinan itu semakin diperdalam oleh puluhan nash diriwa-yatkan berkaitan dengan persoalan ini.

Berdasarkan semua penjelasan sebelumnya, seorang pengusaha muslim tidak berhak mengadakan hubungan bisnis dengan pihak yang jelas-jelas memaklumkan perang terhadap Islam dan jelas-jelas pula menampakkan permusuhannya terhadap umat Islam.

Seorang usahawan muslim tidak boleh mengadakan usaha penjualan daging rusak atau makanan yang sudah kadaluwarsa, hanya karena mengejar keuntungan dunia yang didapatkannya dari jalan penuh dosa tersebut. Perbuatan itu termasuk pengkhia-natan terhadap umat Islam dan termasuk bentuk sokongan ter-hadap musuh umat yang tidak mungkin berjalan seiring dengan keimanan sama sekali.

Seorang usahawan muslim juga tidak akan ikut andil dalam berbagai kegiatan yang secara tidak langsung dapat menguatkan barisan pihak tersebut dalam menekan kaum muslimin. Seperti perdagangan senjata dan sejenisnya. Karena itu termasuk bentuk menolong kaum musyrikin memerangi umat Islam, atau menjadi-kan mereka sebagai teman akrab membelakangi kaum muslimin. Keharaman perbuatan itu terbukti dalam banyak dalil-dalil yang tegas dan pasti.

Allah berfirman:

"Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang-siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. " (Ali Imran: 28).

Allah juga berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil mu-suhKu dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampai-kan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu." (Al-Mumtahanah: 1).

oleh : Prof.Dr.Abdullah al-Mushlih & prof.Dr.Shalah ash-Shawi

:: Akhlak Usahawan Muslim ::

2007-02-17T17:45:00.000-08:00

MENGHINDARI MENGGUNAKAN HARTA ORANG LAIN DENGAN CARA BATIL

Kehormatan harta seorang muslim sama dengan kehor-matan darahnya. Tidak halal harta seorang muslim untuk diambil kecuali dengan kerelaan hatinya. Di antara bentuk memakan harta orang lain dengan cara haram adalah: uang suap, penipuan, manipulasi, perjudian, najsy, menyembunyikan harga yang sebe-narnya (kamuflase harga), menimbun barang, memanfaatkan ketidaktahuan orang, penguluran pembayaran hutang oleh orang kaya, dan lain sebagainya. Masing-masing di antaranya telah dise-butkan larangannya dalam hadits-hadits shahih. Nanti akan dise-butkan rinciannya di tengah-tengah pembahasan ini, insya Allah.

Allah berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (An-Nisa: 29).

Allah melarang hamba-hambaNya yang beriman dari memakan harta sesamanya dengan cara haram, yakni dengan ber-bagai cara yang diharamkan, seperti riba, judi, suap dan berbagai aktivitas sejenis yang berbentuk manipulatif serta berbagai macam aktivitas yang menggiring kepada permusuhan dan memakan uang sesama dengan cara batil.

Allah shallallahu ‘alaihi wasallam berfirman:

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (Al-Baqarah: 188).

Ayat ini mengisyaratkan diharamkannya suap menyuap. Tidak seorang pun pantas menyangkal, karena sebenarnya ia tahu bahwa ia telah berbuat zhalim.

Di antara riwayat yang menunjukkan diharamkannya tipu menipu adalah hadits Abu Hurairah y bahwa Rasulullah a pernah lewat di hadapan setumpuk makanan. Beliau memasuk-kan tangan beliau ke dalam tumpukan makanan itu, ternyata jari-jari beliau menyentuh bagian makanan yang basah. Beliau bertanya, "Apa ini?" Pemiliknya menjawab, "Itu bekas terkena air hujan tadi malam, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Kenapa kalian tidak meletakkannya di bagian atas sehingga bisa terlihat orang? Barangsiapa yang menipu, ia bukan termasuk golonganku.."

Larangan terhadap "kamuflase harga" disebutkan dalam hadits Abu Hurairah dalam ash-Shahih bahwa ia menceritakan: Rasulullah a melarang menjual dengan sistem hashat (melempar batu, seperti menjual tanah dan mengukur luasnya dengan lemparan batu) dan menjual dengan sistem kamuflase harga.

Larangan kamuflase harga merupakan kaidah besar ilmu perdagangan Islam. Banyak permasalahan besar yang tidak bisa dihitung dengan jari yang tercakup di dalamnya. Seperti menjual barang yang tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau tidak bisa diserahterimakan, atau barang yang belum sempurna menjadi milik penjual.

Memang bisa jadi menjual sesuatu dengan menggunakan sebagian sistem kamuflase harga ini karena kebutuhan mendesak. Seperti ketidaktahuan akan pondasi rumah atau menjual kambing hamil. Dalam kondisi demikian jual beli itu sah. Karena pondasi itu terikut dalam sebuah rumah. Demikian juga janin dalam kam-bing hamil. Kebutuhan dalam hal ini amat mendesak, karena tidak mungkin melihat kedua hal tersebut.

Mengenai haramnya jual beli an-Najsy, adalah hadits Ibnu Umar berkata, "Nabi a melarang najsyi," disebutkan oleh Ibnu Abi Aufa, "Orang yang melakukan najsy adalah pemakan riba yang curang."

Sementara mengenai diharamkannya seseorang menjual ba-rang dalam yang masih dalam proses jual beli dengan orang lain agar tidak melukai hatinya, disebutkan dalam hadits Ibnu Umar bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلىَ بَيْعِ بَعْض

"Janganlah sebagian di antara kalian menjual sesuatu yang masih dalam proses jual beli dengan orang lain.”

Dalam riwayat lain disebutkan:

لاَ يَبِعْ الرَّجُلُ عَلىَ بَيْعِ أَخِيْهِ، وَلاَ يَخْطُبْ عَلىَ خِطْبَةِ أَخِيْهِ، إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ

"Janganlah salah seorang di antara kalian menjual sesuatu yang masih dalam proses jual beli dengan orang lain. Dan janganlah salah seorang di antara kalian meminang wanita yang masih di bawah pinangan orang lain, kecuali ia diizinkan."

Sementara diharamkannya menimbun adalah disebutkan dalam hadits Ma'mar bin Abdullah, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

لاَ يَحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ

"Tidak ada yang menimbun kecuali ahli maksiat,"

Yang dimaksud dengan ihtikar adalah membeli komoditi di saat harganya mahal, lalu menyimpannya hingga harganya semakin mahal sementara orang-orang amat membutuhkan komoditi tersebut.

Hikmah diharamkannya ihtikar adalah sebagai upaya mencegah bahaya yang menimpa masyarakat umum.

Termasuk di antara sikap buruk yang nekat ketika seseorang memakan harta orang lain dengan cara haram dengan menggu-nakan sumpah palsu. Itu diisyaratkan oleh hadits Abu Umamah, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ اْلجَنَّةَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئاً يَسِيْراً يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: وَإِنْ قَضِيْباً مِنْ أَرَاكٍ

"Barangsiapa yang merebut hak seorang muslim dengan sumpah (palsu)nya, pasti Allah akan menjebloskannya ke dalam Neraka dan mengharamkannya masuk Surga." Ada seorang Sahabat ber-tanya, "Meskipun hanya sesuatu yang sepele wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Ya, meskipun hanya sebatang kayu arak.”

Diriwayatkan oleh Muslim dari Mas'ud bahwa ia pernah mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

مَنْ حَلَفَ عَلىَ مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ

"Barangsiapa bersumpah untuk mendapatkan harta seorang mus-lim dengan cara haram, ia akan bertemu dengan Allah dan Allah dalam keadaan murka kepadanya."

oleh : Prof.Dr.Abdullah al-Mushlih & prof.Dr.Shalah ash-Shawi

:: Akhlak Usahawan Muslim ::

2007-02-17T17:44:00.000-08:00

MENUNAIKAN HAK

Seorang pengusaha muslim akan menyegerakan untuk menunaikan hak orang lain baik itu berupa upah pekerja, maupun hutang terhadap pihak tertentu. Seorang pekerja harus diberi upah sebelum keringatnya kering. Sikap orang yang memper-lambat pembayaran hutang merupakan kezhaliman. Adapun orang yang mengingkari hutangnya boleh disebarkan aibnya dan diberi hukuman.

Dengan demikian, pada suatu usaha jasa atau badan niaga diharuskan untuk menciptakan suatu sistem yang memiliki orientasi menyegerakan penunaian hak tersebut, seperti memper-cepat pembayaran atau membayarnya sesuai waktu yang diten-tukan. Karena Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

أَعْطُوْا اْلأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

"Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya."

Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بيِ ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرّاً فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اِسْتَأْجَرَ أَجِيْراً فَاسْتَوْفىَ مِنْهُ،
وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

[I]"Ada tiga golongan yang menjadi musuhKu di hari Kiamat nanti. Orang yang memberi (jaminan) atas namaKu, lalu ia berkhianat. Orang yang menjual orang merdeka lalu memakan hasilnya. Dan orang yang menyewa pekerja dan meminta pekerja itu untuk melaksanakan seluruh tugasnya, namun tidak memberikan upah-nya.."[/I]

Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam juga bersabda:

مَطَلْ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

"Sikap orang kaya memperlambat pembayaran hutang adalah kezhaliman.."

Di antara hak-hak yang harus ditunaikan yang paling utama adalah hak-hak Allah terhadap para hambaNya yang kaya dalam harta mereka. Yakni dalam bentuk zakat-zakat wajib, diikuti oleh sedekah dan infak. Semua pengeluaran itu dapat membersihkan harta dari segala noda syubhat dan dapat mensucikan hati dari berbagai penyakit yang menyelimutinya seperti rasa kikir, tak mau mengalah dan egois. Harta tidak akan berkurang karena sedekah. Harta tidak akan hilang karena membayar zakat baik di darat maupun di lautan. Sebaliknya, setiap kali satu kaum meno-lak membayar zakat, pasti hujan akan tertahan dari langit. Kalau bukan karena binatang, pasti hujan tidak akan turun. Semua pe-ngertian itu bisa diperoleh dalam banyak dalil-dalil yang shahih.

Allah berfirman:

"Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mem-punyai apa-apa (yang tidak mau meminta).." (Al-Ma'arij: 24-25).

Allah berfirman:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah un-tuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Menge-tahui." (At-Taubah: 103).

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لاَ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلاَّ أُحْمِيَ عَلَيْهِ فيِ نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُجْعَلَ صَفَائِحُ، فَيُكْوَى بِهِ جَنْبَاهُ وَجَبِيْنَهُ، حَتىَّ يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فيِ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ، ثُمَّ يُرَى سَبِيْلُهُ، إِمَّا إِلىَ اْلجَنَّةِ وَإِمَّا إِلىَ النَّارِ

"Setiap pemilik harta yang tidak menunaikan zakatnya pasti akan Allah panaskan harta itu di Neraka Jahannam, terus dijadikan lempengan untuk kemudian diseterikakan ke kening dan badannya, sampai Allah memutuskan hukum bagi para hambaNya pada suatu hari yang ukurannya lima puluh ribu tahun. Kemudian ia akan melihat jalannya, akan ke Neraka atau ke Surga."

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam juga bersabda:

مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعاً أَقْرَعَ لَهُ زَبِيْبَتَانِ يُطَوِّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ بِلِهُزَمَتَيْهِ – يَعْنِيْ شِدْقَيْهِ – ثُمَّ يَقُوْلُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلاَ: (وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخُلُوْنَ …) الآية

"Barangsiapa yang memiliki harta lalu tidak menunaikan zakat-nya, di hari Kiamat nanti harta itu akan diubah menjadi ular botak yang memiliki dua taring. Ular itu akan membelitnya dan meng-ganyang rahangnya. Lalu ular itu berkata, "Saya adalah hartamu, saya adalah simpananmu dulu.." Kemudian ia membaca firman Allah: "..dan janganlah orang-orang yang berbuat kikir itu me-nyangka.."

Ular yang dimaksud adalah ular jantan, dalam bahasa arabnya syujaa' yang arti lainnya adalah "pemberani". Botak di situ berarti rontok rambutnya akibat banyaknya bisa ular tersebut.

Di antara berkah zakat yang paling kental terlihat di tengah masyarakat adalah munculnya ketentraman, kestabilan keamanan sosial, karena segala rasa dengki akibat ketimpangan sosial dan ekonomi sudah bisa dihilangkan dari hati kaum papa. Rahmat dan sikap menolong juga mengalir deras ke dalam jiwa orang-orang kaya yang memiliki kelapangan harta. Sehingga masyarakat seluruhnya turut mendapatkan karunia dengan adanya sikap saling menyayangi, saling bahu-membahu sehingga muncul ke-mapanan sosial. Cukup sebagai gambaran jelasnya yang tampak pada Bani Asy'ar (Asy’ariyyin) yang diceritakan oleh Rasulullah dalam sabda beliau:

إِنَّ اْلأَشْعَرِيِّيْنَ إِذَا أُرْمِلُوْا فيِ الْغَزْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ فيِ اْلمَدِيْنَةِ – جَمَعُوْا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فيِ ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوْهُ بَيْنَهُمْ فيِ إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِنيِّ وَأَنَا مِنْهُمْ

"Sesungguhnya orang-orang Bani Asy'ar itu bila terkena musibah kematian dalam peperangan sehingga istri-istri sebagian di antara mereka menjanda, atau keluarga sebagian mereka kekurangan ma-kanan, mereka akan mengumpulkan makanan-makanan mereka dalam satu buntelan kain, baru mereka bagikan secara merata di antara mereka dalam satu nampan. Mereka bagian dari diriku dan aku adalah bagian dari mereka.."

[b[MENGHINDARI RIBA DAN SEGALA SARANA RIBA SEPERTI TRANSAKSI-TRANSAKSI KOTOR

Riba termasuk satu dari tujuh perbuatan yang membina-sakan. Orang-orang yang memakan riba hanya akan berdiri seba-gaimana orang-orang yang kesurupan setan. Al-Qur'an telah memaklumkan perang antara para pemakan riba dengan Allah dan RasulNya. Itu merupakan ancaman keras yang tidak ada duanya dibandingkan dengan maksiat lainnya. Karena siapa saja yang mencermati segala problematika di dunia yang klasik mau-pun modern, pasti akan mendapatkan kenyataan bahwa semua problematika ekonomi tersebut ujungnya akan kembali kepada bentuk kemungkaran berat ini. Seorang pengusaha muslim akan lebih menjaga diri agar tidak terjerumus dalam kubangan riba, dan mereka adalah orang yang paling jauh dari aktivitas yang berhubungan dengan riba melalui berbagai bentuk transaksi haram, meskipun secara zhahir tampak halal. Pada hakikatnya dalam Islam tidak dibolehkan untuk membuat trik transaksi yang bertujuan untuk menghalalkan yang telah diharamkan oleh Allah dan RasulNya. Hal tersebut nanti akan diulas secara rinci di tengah-tengah studi pembahasan ini, insya Allah.

Allah berfirman menyinggung haramnya riba, mengan-cam para pelakunya dengan siksa yang pedih di dunia dan di akhirat:

[I]"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni Neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa."[/I] (Al-Baqarah: 275-276).

Allah memaklumkan perang terhadap para pemakan riba. Dan Allah menganjurkan memberi kelonggaran kepada orang-orang yang terlilit hutang dan memberi sedekah kepada mereka. Allah berfirman:

[I]"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan meme-rangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Dan peliharalah dirimu dari (adzab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya."[/I] (Al-Baqarah: 278-281).

Tergolongnya riba itu dalam hal-hal yang membinasakan disebutkan dalam hadits Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam diriwa-yatkan bahwa beliau bersabda:

اِجْتَنِبُوْا السَّبْعَ اْلمُوْبِقَاتِ، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ، وَالتَّوَليِّ يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ اْلمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ اْلمُؤْمِنَاتِ

[I]"Hindarilah tujuh hal yang membinasakan." Para sahabat bertanya, "Apakah tujuh hal yang membinasakan itu wahai Rasulullah!" Beliau menjawab: "Perbuatan syirik terhadap Allah, sihir, membu-nuh orang yang diharamkan untuk dibunuh kecuali dengan hak membunuhnya, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh wanita suci yang sudah menikah bahwa mereka berzina.."[/I]

Berkaitan dengan laknat terhadap setiap orang yang terlibat dalam aktivitas riba pada sisi manapun, baik sebagai pemakan riba, atau orang yang memberikannya, sebagai sekretaris pelaku riba, atau saksi sekalipun, semuanya disebutkan dalam hadits Jabir bin Abdillah, ia menceritakan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam [I]melaknat pemakan riba, orang yang memberikannya, juru tulisnya, dan saksi dari kedua belah pihak. Rasulullah menegaskan bahwa semuanya sama saja.[/I]

Di antara siksa akhirat yang dipersiapkan oleh Allah bagi para pemakan riba itu disebutkan dalam hadits Samurah bin Jundub diriwayatkan bahwa ia menceritakan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

[I]"Tadi malam aku melihat dua orang lelaki yang mendatangi. Mereka berdua mengeluarkan aku ke sebuah tanah suci. Mereka berangkat membawaku hingga sampai ke sebuah sungai darah. Di situ terdapat seorang lelaki yang sedang berdiri. Di tengah sungai juga terdapat lelaki pula yang di depannya ada sebuah batu. Orang pertama berusaha keluar dari sungai. Tapi begitu ia hendak keluar, lelaki kedua melempar mulutnya dengan batu hingga ia kembali ke dalam sungai tersebut. Demikianlah seterusnya setiap kali ia hendak keluar, mulutnya dilempar dengan batu hingga terpaksa kembali lagi. Aku bertanya: "Siapakah lelaki itu?" Lelaki yang mengajakku berkata: "Itulah orang yang suka memakan riba."[/I]

oleh : Prof.Dr.Abdullah al-Mushlih & prof.Dr.Shalah ash-Shawi

:: Akhlak Usahawan Muslim ::

2007-02-17T17:42:00.000-08:00

Usaha Yang Halal

Allah menghalalkan yang baik-baik kepada para hambaNya dan mengharamkan kepada mereka yang jelek-jelek. Seorang usahawan muslim tentu saja tidak bisa keluar dari bingkai aturan ini, meskipun terbukti ada keuntungan dan hal yang menarik serta menggiurkan baginya. Seorang usahawan muslim tidak seharusnya tergelincir hanya karena mengejar keuntungan sehingga membuatnya berlari dari yang dihalalkan oleh Allah dan mengejar yang diharamkan oleh Allah. Padahal segala yang dihalalkan dapat menjadi kompensasi yang baik dan penuh berkah. Segala yang disyariatkan oleh Allah dapat menggantikan apapun yang diharamkan oleh Allah.

Berdagang komoditi yang diharamkan seperti minuman keras, bangkai, daging babi, perdagangan riba dan sejenisnya, tidak akan membuat pengusaha muslim yang jujur berpaling dari Rabbnya apalagi harus menjebloskan diri ke dalam semua perniagaan ha-ram tersebut atau menjadikannya sebagai sumber usahanya.

Tidak diragukan lagi bahwa hal ini merupakan keistime-waan seorang usahawan muslim yang seluruh aktivitasnya bertolak dari kaidah halal dan haram, yang seluruh usahanya dilakukan dengan mendendangkan syiar mencari keridhaan Allah sebagai tujuan akhir. Sebaliknya, kalangan pelaku usaha lainnya tidak memperdulikan kebaikkan maupun keburukkan usaha yang dijalaninya. Dalam pandangan mereka sama saja proyek perjudian dengan proyek pembangunan. Karena mereka telah mencampakkan tata nilai, agama dan etika secara total dari paradigma pemikiran ekonomi mereka.

Padahal ikatan ini bisa membentuk tatanan yang bersih dalam aktivitas usaha ketika itu dilakukan oleh tangan-tangan yang terbimbing cahaya Ilahi, diprakarsai oleh orang-orang ber-iman yang selalu mengharapkan rahmat Allah dan takut terhadap siksaNya. Sehingga mereka tidak akan terjerumus karena menge-jar kenikmatan instan atau jatah dunia yang bersifat sementara. Mereka mencukupkan diri dengan jatah yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, karena yang halal itu sudah terlalu luas buat diri mereka.

Oleh sebab itu, di tangan pengusaha muslim harta tidak akan berubah menjadi alat perusak kehidupan masyarakat, yang menghancurkan rumah yang sejahtera, dan merusakan generasi yang dilahirkan. Tidak, tetapi harta itu akan berfungsi sebagai-mana yang dikehendaki oleh Allah, Rabb dari sekalian makhluk. Menjadi sebuah energi yang memancar, tumbuh dan berkembang. Sebuah kekuatan yang mengandung berbagai kebajikan dan karunia. Menjaga mata air yang selalu memancarkan berkah dan kenik-matan. Sehingga seluruh umat merasa bahagia. Karena keuntungan usaha tersebut dapat dirasakan oleh seluruh umat.

Allah berfirman:

"Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharam-kan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolong-nya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (al-Qur’an), mereka itulah orang-orang yang ber-untung." (Al-A'raf: 157).

Allah juga berfirman:

"Katakanlah, "Tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertaqwalah kepada Allah hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keber-untungan." (Al-Maidah: 100).

Ungkapan 'yang buruk' bisa berlaku bagi ucapan, ketetapan dan perbuatan, atau sikap penolakan yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya.

oleh : Prof.Dr.Abdullah al-Mushlih & prof.Dr.Shalah ash-Shawi

:: Akhlak Usahawan Muslim ::

2007-02-17T17:39:00.000-08:00

Budi Pekerti Yang Luhur

Di antaranya dalam dunia usaha ini. Bentuknya seperti: kejujuran, sikap amanah dan legawa, sifat suka menunaikan janji, bersikap konsekuen dalam membayar hutang dan memiliki tole-ransi dalam menagih hutang, memberikan kelonggaran kepada orang yang berhutang dan kesulitan membayarnya, memahami kekurangan orang lain, memenuhi hak-hak orang lain, menghin-dari sikap menahan hak, menipu, manipulasi dan sejenisnya.

Akhlak yang baik adalah tulang punggung agama dan dunia. Bahkan kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Karena Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Orang yang paling baik akhlaknya adalah orang yang paling disukai oleh Rasulullah dan paling dekat dengan majlis Nabi di hari Kiamat nanti. Orang yang berakhlak baik telah berhasil men-dapatkan kebaikan dunia dan akhirat.

Seorang usahawan muslim selalu menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Sikap itu tidak muncul hanya dari sisi kepen-tingan komersial semata, seperti yang dilakukan kalangan non muslim. Namun sikap itu muncul dari keyakinan yang kokoh. Porosnya adalah ketaatan kepada Allah a dan mengikuti jejak Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam serta mengharapkan pahala dalam hal itu. Kalau-pun mereka mendapatkan keuntungan di balik tindakan mereka tersebut, seperti dagangannya yang semakin laris, hal itu terjadi sebagai hasil tujuan sampingan, bukan tujuan utama.

Budi pekerti yang baik bagi kalangan usahawan muslim berpengaruh amat besar dalam penyebaran Islam di banyak negara-negara Asia dan Afrika. Kenyataannya bahwa Islam terse-bar melalui perantaraan para saudagar yang berdakwah, bukan da’i yang berniaga.

Namun hampir tidak pernah habis keheranan kita pada perbedaan antara realitas masyarakat barat yang justru sangat ahli di bidang pelayanan menyambut para pelanggan, plus sikap supel dan rendah hati dalam berinteraksi dengan pelanggan, dengan realitas masyarakat Islam yang banyak di antaranya dalam cara mengelola usahanya justru lebih pintar menyakiti pelanggan dan bersikap kasar terhadap mereka. Seolah-olah perbuatan mereka tersebut mengatakan kepada para langganan mereka, "Jangan sekali-kali kamu sekalian kembali berhubungan bisnis dengan kami.!"

Padahal kalangan barat melakukan semua itu hanya karena dorongan profesionalitas usaha saja. Sementara kaum muslimin sebagai para pewaris agama Allah biasa menyatakan, "Senyum kita kepada saudara kita adalah sedekah!" Mereka juga menyatakan, "Janganlah kalian meremehkan kebaikan sedikitpun, meski hanya sekedar bertemu saudaramu dengan wajah cerah."

Allah ‘Azza wa Jalla berfirman, memberikan pujian kepada NabiNya:

"Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung...." (Al-Qalam: 4).

Demikian juga Allah berfirman:
"Katakan ucapan yang baik kepada manusia..." (Al-Baqarah: 183).

Rasulullah bersabda :

اَلْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ قَالَ حَتىَّ يَتَفَرَّقَا. فَإِنْ صَدُقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فيِ بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

"Dua orang yang melakukan akad jual beli boleh saling menya-takan pilihan, sebelum mereka berpisah dari lokasi penjualan. Kalau keduanya jujur dan berterus-terang, jual beli mereka akan dipenuhi berkah. Kalau mereka berdusta dan saling menyem-bunyikan sesuatu, pasti dihapus keberkahan jual beli tersebut..."

Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ اْلأَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ

"Seorang pedagang yang jujur dan dapat dipercaya akan dikum-pulkan bersama para nabi, para shiddiq dan orang-orang yang mati syahid..."

Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam juga bersabda:

رَحِمَ اللهُ رَجُلاً سَمَحاً إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى

"Semoga Allah memberikan rahmatNya kepada orang yang sudah memberi kelonggaran kepada orang lain ketika menjual, membeli atau menagih hutang."

oleh : Prof.Dr.Abdullah al-Mushlih & prof.Dr.Shalah ash-Shawi

:: Akhlak Usahawan Muslim ::

2007-02-17T09:24:00.000-08:00

Pengantar

Kegiatan Usaha –dalam kaca mata Islam– memiliki kode etik yang bisa memelihara kejernihan aturan Ilahi, jauh dari sikap serakah dan egoisme, sehingga membuat usaha tersebut sebagai mediator dalam membentuk masyarakat yang saling mengasihi satu kepada yang lain.

Dasarnya adalah hal yang menjadi keyakinan seorang peng-usaha muslim itu sendiri, yakni bahwa harta itu pada dasarnya adalah milik Allah. Manusia seluruhnya hanya bertugas mengen-dalikannya. Orang yang bertugas mengendalikan tentu tidak berhak keluar dari aturan dan tujuan pemilik harta.

Kalau itu dilakukan, maka ia kehilangan posisinya sebagai pengendali harta. Karunia itu bisa berpindah dari dirinya kepada orang yang lebih pantas melakukan tugas tersebut dan lebih mampu menjaga apa yang menjadi hak harta itu.
Dalam kesempatan selayang pandang ini penulis hendak menyitir sebagian kode etik tersebut.

Semoga semua itu bisa membe-rikan sinar terang dalam kehidupan seorang pengusaha muslim.

Seorang usahawan muslim dalam melakukan berbagai aktivitas usahanya selalu bersandar pada dasar-dasar yang bisa penulis ringkas pada beberapa poin berikut ini :
Niat yang tulus. Itu tergambar dalam niatnya mencari kebaikan buat dirinya dengan memelihara diri dari hal-hal yang haram serta memelihara dirinya dari sifat suka meminta-minta yang tidak baik, disamping menjadikan perbuatan itu sebagai sarana untuk mengikat hubungan silaturrahmi atau memberi karib kerabat. Niat tulus itu juga tergambar dalam upaya mencari kebaikan untuk orang lain dengan cara ikut andil membangun umat di masa sekarang dan untuk masa mendatang, serta mem-bebaskan umat dari belenggu ketergantungan kepada umat lain.

Akhlak yang baik seperti kejujuran, sikap amanah, me-nepati janji, menunaikan hutang dan membayar hutang dengan baik, memberi kelonggaran orang yang kesulitan membayar hutangnya, menghindari sikap menangguhkan pembayaran hu-tang, penipuan, kolusi dan manipulasi atau yang sejenisnya.

Bekerja dalam hal-hal yang baik, sehingga dalam pan-dangan mata seorang usahawan muslim tidak akan sama antara proyek perjudian dengan proyek pembangunan. Tidak akan sama baginya antara yang baik dan yang buruk, meskipun hal yang buruk itu menarik hatinya karena besar keuntungannya. Ia selalu menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, hanya melakukan usaha sebatas yang dibolehkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Menunaikan hak-hak yang harus ditunaikan, tanpa mela-kukan penangguhan pembayaran hutang, atau mengakhir-akhir-kan hak orang, yang terpenting di antaranya adalah hak-hak Allah dalam soal harta seperti zakat wajib, kemudian hak-hak sesama hamba seperti perjanjian usaha dan sejenisnya.

Menghindari riba atau berbagai bentuk usaha haram lain-nya yang menggiring ke arah riba.

Menghindari memakan harta orang dengan cara haram. Kehormatan harta seorang muslim seperti kehormatan darahnya. Harta seorang muslim haram untuk diambil kecuali dengan kere-laan hatinya.

Menghindari sikap yang membahayakan orang. Seorang usahawan muslim harus menjadi seorang kompetitor yang baik. Segala aktivitas usahanya selalu didasari oleh kaidah \"Segala ba-haya dan yang membahayakan itu haram hukumnya\". Itu salah satu kaidah ushul fiqih yang komprehensif. Bahkan banyak persoalan hukum praktis yang tidak terhitung jumlahnya yang didasari oleh kaidah tersebut.

Berpegang-teguh kepada peraturan dalam bingkai undang-undang syariat, sehingga ia tidak menjebloskan dirinya untuk terkena sanksi hukum positif karena pelanggaran-pelanggaran.

Bersikap loyal terhadap kaum mukminin. Seorang usaha-wan muslim harus menjadi juru nasihat umat Islam, selalu memenuhi janji keislamannya, tidak membelakangi umat Islam dengan bersikap memusuhinya, dan tidak sudi ikut andil dalam berbagai proyek usaha dengan kalangan non muslim yang bisa menyebabkan bahaya terhadap umat Islam.
Ulasan rinci tentang akhlak usahawan muslim dapat dibaca dalam 10 subjudul selanjutnya pada rubrik ini

oleh : Prof.Dr.Abdullah al-Mushlih & prof.Dr.Shalah ash-Shawi

:: Akhlak Usahawan Muslim ::

2007-02-17T04:24:00.000-08:00

Niat Yang Tulus

Dengan niat yang tulus, semua bentuk pekerjaan yang ber-bentuk kebiasaan berubah menjadi ibadah. Kehidupannya akan berubah pula menjadi kehidupan yang teratur dan kosmopolit, berisi berbagai macam ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah. Dengan cara ini kita bisa memahami makna yang menda-lam dan komprehensif dalam firman Allah :

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahKu…" (Adz-Dzariyat: 56).

Rasulullah bersabda:

إِنَّمَا اْلأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

"Sesungguhnya amal itu dinilai bila disertai dengan niat. Dan sesungguhnya masing-masing orang mendapatkan balasan dari perbuatannya sesuai dengan niatnya.."

Yang dimaksudkan dengan niat dalam konteks hadits di atas adalah adanya keinginan baik terhadap diri sendiri dan orang lain.
Keinginan baik untuk diri sendiri, yakni selalu menjaga diri sendiri dari hal-hal yang haram, memelihara diri dari kehinaan meminta-minta, menguatkan diri untuk melakukan ibadah kepada Allah, menjaga silaturrahmi dan hubungan kerabat, dan berbagai bentuk kebajikan lainnya.
Keinginan baik terhadap orang lain, yakni ikut andil meme-nuhi kebutuhan masyarakat yang perbuatan itu terhitung fardhu kifayah, memberi kesempatan bekerja kepada orang lain untuk membebaskan pada diri mereka apa yang selama ini diinginkan olehnya untuk dirinya sendiri dalam hal yang sama.
Demikian juga turut andil membebaskan umat dari ketergantungan kepada orang lain serta berbagai akibat yang ditimbulkan seperti ikatan perbudakan dan imperialisme/penjajahan, serta banyak lagi keba-jikan-kebajikan lain yang bukan saatnya sekarang untuk dibeber-kan secara mendetail.
Niat –sebagaimana sering dikatakan orang– adalah bisnisnya para ulama. Karena pahala dari satu amal kebajikan bisa bertam-bah menjadi berkali-kali lipat karena tergabungnya berbagai macam niat tulus dalam satu waktu. Hal itu amatlah mudah bagi orang yang diberi kemudahan oleh Allah!

oleh : Prof.Dr.Abdullah al-Mushlih & prof.Dr.Shalah ash-Shawi